Myanmar Tolak Gencatan Senjata Tawaran Gerilyawan Rohingya

YANGON, KOMPAS.com - Myanmar tampaknya menolak gencatan senjata yang tawarkan oleh gerilyawan Rohingya, yakni Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA).

Sikap itu disampaikan oleh Zaw Htay, juru bicara pemimpin de facto Myammar, Aung San Suu Kyi, sepeti diberitakan BBC.

Melalui Twitter, Zaw Htay menegaskan, pemerintah tidak akan berunding dengan "teroris".

Penegasan juru bicara pemimpin Myanmar dikeluarkan setelah beberapa jam sebelumnya ARSA, yang mengaku bertindak atas nama warga Rohingya, mengumumkan gencatan senjata selama satu bulan.

Menurut ARSA, penghentian operasi militer selama satu bulan dimaksudkan untuk memungkinkan penyaluran bantuan kemanusiaan di negara bagian Rakhine, tempat sebagian besar warga Rohingya tinggal di Myanmar.

Rakhine dikenal dengan nama Arakan oleh orang-orang Rohingya.

Baca: Gerilyawan Rohingya Umumkan Gencatan Senjata Sementara

Palang Merah Internasional (ICRC) di Myanmar menyambut deklarasi gencatan senjata sepihak ARSA.

Disebutkan oleh seorang pejabat ICRC Joy Singhal bahwa langkah itu merupakan "perkembangan yang sangat positif."

Gencatan senjata, menurutnya, diharapkan akan menambah akses aman untuk pengiriman bantuan ke Rakhine.

Serangan ARSA terhadap aparat kepolisian Myanmar pada 25 Agustus 2017 sontak memicu serangan balik dari aparat militer Myanmar.

Pada saat itu, komplotan ARSA menyerang sedikitnya 20 pos keamanan Myanmar di wilayah Rakhine

Sekitar 300.000 warga Rohingya dilaporkan telah melarikan diri dari Rakhine dan mencari perlindungan dengan menyeberang ke Bangladesh sejak akhir bulan lalu.

Baca: Krisis Rohingya: Mengapa Aung San Suu Kyi Tidak Beraksi?

Warga Rohingya – kelompok  minoritas yang tidak diakui sebagai warga negara Myanmar meskipun secara turun-temurun telah menetap di negara tersebut – mengatakan, militer dan orang-orang lokal di Rakhine melakukan kampanye brutal terhadap mereka.

Pihak berwenang menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa militernya tengah memerangi kelompok "teroris" Rohingya.

Kelompok Rohingya juga tidak diakui sebagai warga negara Banglades karena dianggap berasal dari negara tetangga Myanmar.

Tanpa status yang diperparah oleh perlakuan buruk yang diklaim dialami Rohingya, krisis Rohingya belum menemui titik terang.