Bantuan PBB Diblokir, Nestapa Rohingya Bertambah Parah

PBB memperkirakan 87.000 pengungsi Rohingya telah tiba di Banglades sejak 25 Agustus, tanggal meletusnya konflik bersenjata terbaru setelah konflik pada Oktober 2016.

Sebanyak 20.000 orang lain tertahan di perbatasan dan sedang menunggu untuk menyeberang ke Banglades.

Tidak sedikit orang yang lari meninggalkan anggota keluarga mereka yang sebagian tewas terbunuh.

“Militer datang begitu saja dengan membabibuta membunuh semuanya” ucap Mohammed Hasan yang kakak perempuannya tewas ditembak di dada.

Militer Myanmar yang berkuasa membantahnya. Militer yang sering disebut juga Tatmadaw menyerang kelompok militan yang menurut mereka sebagai dalang pelaku pembakaran rumah mereka sendiri.

Kelompok militan menyebut mereka harus membela Rohingya dari tindakan sewenang-wenang Tatmadaw yang semakin brutal.

Militer juga menuduh kelompok militan melakukan pembunuhan terhadap umat Buddha dan Hindu.

Kelompok militan yang dimaksud bernama Arakan Rohingya Salvation Army yang menjadi sasaran utama Tatmadaw.

Baca: Mencari Solusi Rohingya

Pemimpin de facto Myanmar yang juga konselor utama atau perdana menteri Aung San Suu Kyi belum bersuara mengenai krisis ini.

Peraih Nobel Perdamaian ini menjadi sasaran kritik karena sikapnya yang semakin tidak bersahabat terhadap bantuan kemanusiaan ke Rakhine.

Pemerintahan Suu Kyi menuduh organisasi kemanusiaan membantu kelompok militan atau yang disebut teroris oleh pemerintah Myanmar.

Akibatnya banyak pekerja kemanusiaan yang ketakutan. Namun walau memimpin Myanmar wewenang Suu Kyi dibatasi oleh militer Myanmar (Tatmadaw) yang masih mendominasi keputusan militer dan memegang posisi Menteri Pertahanan.

Tercatat ada 1,1 juta warga Rohingya yang tinggal di Myanmar. Pemerintah Myanmar melarang penggunaan kata Rohingya, kecuali menyebut mereka Benggali.

Negeri Pagoda itu hanya mengenal penggunaan kata Bengali untuk menggambarkan suku itu sebagai imigran ilegal dari Banglades.

Rohingya walau sudah hidup di Myanmar selama bergenerasi tidak diakui sebagai salah satu suku resmi di negeri itu.

Baca: Kekerasan terhadap Rohingya, Dunia Bisa Embargo Myanmar