Disensor soal Rohingya, BBC Putus Kerja Sama dengan Televisi Myanmar

YANGON, KOMPAS.com - Stasiun televisi terkemuka Inggris, British Broadcasting Corporation (BBC) memutuskan menyudahi kerjasamanya dengan MNTV, stasiun televisi terkemuka Myanmar.

AFP melaporkan Senin (4/9/2017), keputusan mengejutkan itu diambil setelah masalah pensensoran yang dilakukan oleh otoritas Myanmar, terutama dalam liputan terhadap suku Rohingya di negara itu.

“BBC tidak dapat menerima intervensi atau sensor yang dilakukan terhadap program kami. Ini adalah pelanggaran terhadap kepercayaan yang telah dibangun antara BBC dan penonton," demikian bunyi pernyataan BBC Myanmar.

BBC tidak merinci lebih jauh konten apa yang menjadi sumber permasalahan.

MNTV dalam pernyataannya menyatakan bahwa mereka hanya mengikuti perintah pemerintah.

“BBC menyiarkan berita-berita dengan konten dan kata yang dilarang oleh pemerintah Myanmar,” salah satu pegawai MNTV yang menolak disebut namanya mengungkapkan informasi itu. 

Dia menyebutkan, Pemerintah Myanmar melarang penggunaan kata "Rohingya".

Negeri Pagoda itu hanya mengenal penggunaan kata "Bengali" untuk menggambarkan suku itu sebagai imigran ilegal dari Banglades.

Rohingya walau sudah hidup di Myanmar selama bergenerasi-genarasi tidak diakui sebagai salah satu suku di negeri itu.

BBC telah menyiarkan berita harian di MNTV sejak April 2014 dengan penonton 3.7 juta setiap harinya.

Pemutusan hubungan ini menjadi pukulan telak bagi kebebasan pers di Myanmar.

Apalagi BBC adalah salah satu stasiun televisi yang rutin meliput pemimpin de-facto Myanmar Aung San Suu Kyi ketika dia masih menjalani tahanan rumah.

Yang menjadi semakin ironis, Suu Kyi yang menjabat saat ini sebagai konselor negara adalah pendengar setia radio BBC ketika dia ditahan.

Pendiktean terhadap stasiun televisi ini membuat Myanmar kembali mundur ke era junta militer yang berkuasa dari 1962 hingga 2015.

Ketika itu junta mengontrol apa yang perlu disiarkan ke rakyat Myanmar. Harapan akan kebebasan pers meninggi ketika Suu Kyi dan partainya memenangi pemilu tahun 2015.

Namun seiring berjalannya waktu yang terjadi malahan pemerintah Suu Kyi kerap bersitegang dengan pers negeri itu. 

Baca: Malala dan Pelapor PBB untuk Myanmar Kritik Suu Kyi