Bagaimana Presiden Trump Seharusnya Menangani Masalah Korut?

Bagaimana seharusnya respons AS?

Terlepas dari Korea Utara tetap menjadi sumber utama keresahan regional, namun yang membuat kondisi semakin tak stabil dan mungkin lebih mengkhawatirkan adalah, temperamen dan jalan pikiran Donald Trump.

Presiden AS terus-menerus secara mencolok mengisyaratkan kemungkinan aksi militer pendahuluan terhadap Korea Utara. 

Hal ini menjadi suatu tindakan yang akan berakibat bencana bagi warga Jepang, Korea Selatan, terutama lebih dari 10 juta penduduk Seoul yang secara langsung berada di dalam jangkauan nuklir Korea Utara.

Jelas, langkah militer AS terhadap tantangan Korut, merupakan skenario 'kiamat' untuk dua sekutu penting AS di kawasan regional tersebut, serta membahayakan kehidupan 28.500 tentara dan personel AS yang berkedudukan di Korsel.

Oleh karena itu, mudah dimengerti kenapa baik Menteri Pertahanan AS James Mattis maupun Penasihat Keamanan Nasional H.R. McMaster dilaporkan sangat menentang pilihan aksi militer, kecuali sebagai langkah defensif terakhir.

Taktik perang urat syaraf dan gertakan Trump mungkin merupakan siasat negosiasi, yang dimaksudkan untuk memperingatkan Pyongyang, dan mencegahnya melakukan provokasi lebih lanjut.

Atau, mendorong para pemimpin China yang semakin kesal terhadap Korut untuk menerapkan tekanan dan sanksi ekonomi yang berat terhadap negara itu, dengan cara tercepat menghentikan pasokan minyak mentah ke negara itu.

Namun, jika ini maksudnya, sepertinya tidak akan berhasil. Korut sejak April telah menimbun pasokan minyak untuk melindungi diri dari sanksi baru.

Sementara, para pemimpin China, yang dilaporkan semakin terganggu oleh Korut, mungkin berkesimpulan bahwa pembatasan pasokan minyak sebagai simbol sanksi ekonomi hanya memberi dampak langsung yang terbatas.

Dengan anggapan bahwa Presiden Trump rasional atau tidak impulsif, atau juga tidak berniat mengorbankan Seoul untuk kepentingan Washington, maka kemungkinan respons adalah mendorong sanksi lebih keras lagi terhadap Korut.

Menteri Keuangan Steven Mnuchin saat ini sedang menyusun proposal baru untuk menghukum negara-negara ketiga yang melakukan bisnis dengan Korut dengan memotong akses dagang mereka ke pasar AS.

Meskipun bisa menjadi langkah yang dramatis, dan bisa dibilang proporsional terhadap provokasi terbaru Korut, langkah ini dihadapkan pada risiko tidak efektif dan kontraproduktif.

Sanksi AS yang sepihak akan sulit dilaksanakan, berpotensi memprovokasi sanksi perdagangan balasan dari negara-negara seperti China yang telah menolak keras tekanan ekonomi terhadap Korea Utara.

Bahkan, jika sanksi dilaksanakan, belum tentu akan membawa dampak yang berarti terhadap kepemimpinan di Korea Utara.