Rudal Korut Melintasi Jepang, Apa yang Bisa Dilakukan Dunia Luar?

KOMPAS.com - ADA rupa-rupa reaksi ketika Korea Utara (Korut) terus, dan semakin agresif, menguji peluru kendali (rudal) balistiknya.

Peluncuran terbaru, di mana rudalnya sampai melewati Hokkaido, Jepang, dan akhirnya pecah jadi tiga bagian dan jatuh di Samudera Pasifik, membuat Jepang, AS,dan Korsel berang.

“Bangsa yang brengsek” dan “ancaman langsung terbesar” adalah kata-kata yang muncul untuk mengecam rezim Korut yang kini dipimpin oleh pemuda bernama Kim Jong Un itu.

Susah menemukan kata-kata yang memuji Korut, kecuali kecaman dan kritikan. Pemerintah negeri itu dituduh menindas warganya secara brutal sambil memburu pengembangan senjata nuklir.

Tahun lalu Korut melakukan uji coba nuklir kelima, meluncurkan sejumlah rudal dan – diyakini  banyak pihak – telah membunuh saudara tiri pemimpinnya sendiri dengan menggunakan senjata kimia di Malaysia, melibatkan antara lain seorang perempuan Indonesia.

Baca: Korut Tembakkan Rudal Lewati Hokkaido, Warga Jepang Utara Panik

Bulan lalu, Korut melakukan pengujian pertama terhadap apa yang diklaim sebagai rudal balistik antar benua atau Intercontinental Ballistic Missiles (ICBM), sebuah langkah yang – jika dikukuhkan – meningkatkan ancaman terhadap musuh-musuhnya dan meningkatkan ketegangan internasional.

Peluncuran terbaru, dan terjauh yang dilakukan Korut dibandingkan yang pernah dilakukan, ialah Korut meluncurkan rudal yang melintasi wilayah udara Jepang.

Mengapa Korut terus menjadi masalah bagi dunia sebegitu rupa dan mengapa juga dunia tidak kunjung menemukan solusi untuk menghadapinya?

Sejarah keterpecahan

AS dan Soviet membagi Korea menjadi dua pada akhir Perang Dunia II. Pembicaraan reunifikasi gagal.  Pada 1948 muncul dua pemerintahan yang berbeda.

Perang Korea 1950-1953 memperparah perpecahan. Pemimpin pertama Korut adalah Kim Il Sung, seorang komunis yang meletakkan dasar sebuah negara dengan satu partai.

Ia adalah kakek pemimpin saat ini, Kim Jong Un, seorang penguasa yang masih muda dan paling agresif dalam menguji rudal-rudal balistiknya.

Korut masih merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Perekonomiannya dikendalikan secara terpusat, warganya tidak memiliki akses ke media luar dan – kecuali sejumlah orang – tidak ada kebebasan untuk ke luar negeri.

Baca: Rudal Balistik Antar-Benua Korut Bisa Jangkau Seluruh Daratan AS

Yang paling mencemaskan, Korut telah melakukan lima kali uji coba rudal nuklir dan berbagai uji coba yang menunjukkan kemajuan mereka untuk makin dekat pada tujuan utama untuk membangun rudal nuklir.

Apa yang terjadi dengan perundingan?

Sudah terjadi berbagai perundingan, terdiri dari beberapa putaran. Yang terbaru, melibatkan China, Korea Selatan (Korsel), Jepang, Rusia dan AS. Awalnya tampak menjanjikan.

Pyongyang awalnya setuju untuk menghentikan program nuklirnya sebagai imbalan atas konsesi bantuan dan politik.

Kesepakatan itu mencakup diledakkannya menara pendingin di fasilitas produksi plutonium di Yongbyon.

Tapi kemudian terjadi berbagai hal yang menggoyahkan kesepakatan itu. AS mengatakan Korut tidak mengungkapkan seluruh program nuklirnya.

Pyongyang membantahnya, namun kemudian melakukan uji coba nuklir. Jadi, sejak 2009, belum ada lagi diskusi yang berarti.

John Nilsson-Wright, peneliti senior untuk Asia Timur Laut di Chatham House, mengatakan, Korut dilihat dari berbagai provokasi baru-baru ini, saat ini tidak tertarik untuk melakukan prundingan.

"Ini karena Kim Jong Un bertekad untuk terus melakukan modernisasi militer, jadi secara rasional ia berkepentingan untuk menunda (perundingan)."

Tekanan ekonomi bisa berhasil, kan?

PBB dan sejumlah negara telah menjatuhkan sanksi terhadap Korut, menyasar program senjata dan kemampuan finansial mereka di luar negeri.

Sementara bantuan pangan ke Korut – yang mengandalkan sumbangan internasional untuk memberi makan rakyatnya – sudah menurun beberapa tahun terakhir karena meningkatnya ketegangan.

Namun, langkah-langkah itu toh tidak bisa menghambat kemampuan Korut terkait kemajuan kemampuan persenjataan militer mereka.

Baca: Korut Menguji Lagi Tiga Rudal Balistik, Semuanya Gagal

China dipandang sebagai negara yang paling mampu memaksakan sanksi ekonomi ke Korea Utara yang berdampak langsung. Para ahli menganggap, menjatuhkan saksi pada pihak-pihak perantara yang membuat ekonomi Korea Utara bisa bertahan- seperti bank-bank Cina - akan memberi dampak nyata, karena akan berbuntut pada saksi terkait impor minyak Pyongyang dari Cina.

Sebuah laporan Reuters  akhir Juni lalu (seperti dikutip BBC), dengan mengutip sumber yang dirahasiakan, mengatakan, prusahaan raksasa minyak negara China menghentikan ekspor ke Pyongyang, meskipun ia mengisyaratkan bahwa keputusan itu bersifat komersial dan bukan politis.

CNN Korut menembakan rudal Scud

Tapi masalah utamanya adalah China tidak ingin mengambil langkah yang akan mengganggu kestabilan pemerintah di Korut dan berpotensi menimbulkan kekacauan di perbatasannya.

Jadi, John Nilsson-Wright mengatakan, China berusaha untuk memainkan peran sebagai broker yang baik, melobi AS untuk berbicara dengan Pyongyang.

Namun AS, Jepang dan Korsel menegaskan bahwa Korut harus menunjukkan kesediaan nyata untuk berkompromi jika perundingan menjadi pilihan.

Apakah ada pilihan militer?

Ini bukan pilihan yang bagus. Secara umum tindakan militer terhadap Korut diyakini akan menyebabkan korban militer dan sipil yang sangat besar.

Menemukan dan memusnahkan cadangan nuklir Korut akan sulit – para ahli menduga aset mereka ditanam jauh di bawah tanah.

Apalagi Korut memiliki persenjataan berat dengan berbagai rudal yang bisa menjangkau Seoul (dan sekitarnya), juga memiliki senjata kimia dan biologi, serta tentara berkekuatan sekitar satu juta orang.

Baca: Korut Tembakkan Empat Rudal Balistik, Tiga Rudal Jatuh di ZEE Jepang

"Risikonya adalah memprovokasi serangan balasan yang akan terlalu mahal risikonya bagi Korsel," kata Dr Nilsson-Wright.

Bagaimana dengan pembunuhan politik?

Di masa lalu Korsel telah berbicara terang-terangan tentang strategi “pemenggalan” – suatu  serangan yang tertuju pada upaya menyingkirkan Kim Jong Un dan kepemimpinannya.

Langkah ini bisa menjadi taktik untuk mencegah Korut melakukan provokasi lebih lanjut atau memaksanya kembali ke meja perundingan, kata Dr Nilsson-Wright.

Ada aggapan kuat di Seoul, katanya, bahwa satu-satunya cara agar Korut kembali ke meja perundingan adalah membuat pemerintah Kim Jong Un merasa sangat tidak aman sehingga merasa tidak memiliki pilihan lain.

Muncul juga pertanyaan besar seputar siapa yang mungkin mengisi kekosongan jika “pemenggalan” itu benar-benar dilangsungkan. Kaum elite memiliki kepentingan pribadi terkait kelangsungan pemerintahan Kim dan tidak ada oposisi politik.

Mungkinkah membuka Korut secara bertahap?

Banyak orang yang sempat menganggap bahwa cara untuk membawa Korut ke dalam ergaulan masyarakat internasional adalah membantu membuka negeri itu secara bertahap, melalui reformasi kecil di bidang ekonomi, dengan menggunakan model transformasi China pasca-kematian Mao Zedong

Ada tanda-tanda bahwa Kim Jong Il, mendiang ayah dari Kim Jong Un, bisa tertarik pada pendekatan ini, saat ia melakukan sejumlah perjalanan ke zona industri China.

Masalahnya, pendukung utama pendekatan ini adalah Chang Song Thaek, paman Kim Jong Un, yang pada Desember 2013, dituding sebagai pengkhianat yang berencana kudeta dan kemudian dieksekusi atas perintah Kim Jong Un.

Baca: AS Tembakkan Rudal Balistik Antarbenua dari California

Kim Jong-un belum pernah mengunjungi China – dia bahkan belum pernah mengunjungi negara asing mana pun sejak menjadi pemimpin Korut tahun 2011.

Dan kendati ia berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, program militer tampaknya merupakan prioritasnya.

KCNA/Reuters/Independent Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un tengah memeriksa sebuah rudal balistik antarbenua (ICBM) Hwasong-12.

Sangat tidak mungkin. Korut merupakan negeri satu partai dengan kekuasaan mutlak. Warga didorong untuk memuja dinasti Kim, yang dicitrakan sebagai satu-satunya institusi yang membuat mereka aman dari agresi luar.

Tidak ada media independen. Semua stasiun televisi, radio dan surat kabar dikendalikan negara dan Korut menciptakan pula sstem internetnya sendiri sehingga warga tidak memiliki akses siber ke dunia luar.

Memang ada arus informasi yang terbatas di sekitar perbatasan China, antara lain keping-keping DVD yang diselundupkan.

Namun secara umum Korut mengawai dan mengatur warganya secara sangat ketat.

Pemerintah memiliki informan di mana saja untuk mencari tanda-tanda perbedaan pendapat, dan hukuman untuk mitu sangat berat.

Pelanggar (dan terkadang beserta seluruh keluarga mereka) bisa dikirim ke kamp kerja paksa, dan banyak orang mati di sana.

Jadi apa pilihan terbaik?

Perlu adanya paduan antara tekanan dan dialog, kata Dr Nilsson-Wright.

Tekanan, menurutnya, dapat melibatkan berbagai kombinasi sanksi, menetapkan lagi Korut sebagai negara sponsor terorisme (setelah dihapus dari daftar itu pada tahun 2008), dan bekerja kerja sama secara erat dengan China untuk memberikan saksi yang brdampak nyata terhadap Korut.

Baca: Korut Tak Hiraukan AS dan China, Tembakkan Lagi Rudal Balistik

Insentif yang mungkin ditawarkan antara lain pengakuan diplomatik formal oleh AS atau perjanjian damai (kedua Korea masih dalam status perang hingga sekarang).

Kunci pendekatan ini adalah koordinasi antara AS, China, Korsel dan Jepang. Tapi ada masalah. Setelah sempat tampak hangat, hubungan antara pemerintahan Trump dan Beijing nampaknya mendingin. Juni lalu Presiden AS, Donald Trump, berkicau bahwa pendekatan China ke Korut “tidak membuahkan hasil”.

Hubungan antara Jepang, dengan Korsel dan China tetap rapuh terkait isu-isu sejarah. Beijing juga menentang keras pemasagan sistem pertahanan rudal THAAD di Korse.

Di Seoul, presiden baru Korsel yang berhaluan liberal Moon Jae-in harus menempuh garis keras untuk menyeimbangkan kepentingan para pemilihnya, sekutu militer terbesar dan negara tetangga yang kuat. Jadi ada berbagai kepeningan yang bisa dieksploitasi.

"Itulah sebabnya, Korut mendorongnya sekarang - mereka tahu bahwa ada jendela yang bisa dimanfaatkan," kata Dr Nilsson-Wright.