PBB Kecam Aksi Brutal Pemerintah Venezuela terhadap Demonstran

CARACAS, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengecam Pemerintah Venezuela yang dinilai melancarkan aksi brutal terhadap demonstran dan kubu oposisi anti pemerintah yang telah berunjukrasa selama berbulan-bulan.

PBB dalam pernyataannya, Rabu (9/8/2017), menyatakan, Pemerintah Venezuela bertanggungjawab penuh terhadap aksi kekerasan yang menewaskan setidaknya 73 demonstran sejak bulan April 2017.

“Kekerasan terhadap demonstran termasuk tindakan penyiksaan fisik menunjukan supremasi hukum sudah tidak berjalan di Venezuela.”

Demikian bunyi pernyataan yang dikeluarkan Komisioner PBB untuk urusan HAM Zeid Ra’ad al-Hussein.

Hasil investigasi awal PBB menunjukkan, ada upaya sistematis dari aparat keamanan Venezuela dalam penggunaan kekerasan yang berlebihan dan penahanan terhadap demonstran.

Pemerintah Venezuela tidak mengomentari kritikan PBB ini.

Venezuela telah dilumpuhkan oleh krisis ekonomi yang berujung demonstrasi jalanan berkepanjangan sejak awal tahun ini.

Pengunjuk rasa menuntut Presiden Nicolas Maduro mengundurkan diri.

Maduro, pengganti Hugo Chavez, sosok populer yang wafat tahun 2013, menolak tuntutan itu.

Malahan dia melancarkan aksi brutal dengan menahan pemimpin oposisi dan mengerahkan aparat bersenjata untuk membasmi demonstran. 

Para demonstran dituduh sebagai agen asing yang ingin mengintervensi politik dalam negeri Venezuela.

Terakhir, Maduro memecat Jaksa Agung Luisa Ortega, mantan sekutu politiknya yang berubah menjadi lawan politik.

Ortega yang mengubah haluannya beralih menjadi pengkritik terbesar Maduro.

Ortega juga mengkritik pembentukan Konstituante, dewan yang dipilih akhir pekan lalu untuk merancang Undang-Undang baru Venezuela.

Konstituante diduga adalah upaya Maduro untuk mempertahankan kekuasaannya tanpa pemilu dengan membatalkan pemilu presiden yang dijadwalkan tahun depan.