Kecam Sanksi PBB, Korut Berkeras Tak Akan Rundingkan Program Nuklir

SEOUL, KOMPAS.com - Korea Utara mengecam sanksi terbaru yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), terkait program senjata negara itu, Senin (7/8/2017).

Pyongyang pun menegaskan, pihaknya tak akan membuka pintu negosiasi terkait program pengembangan senjata nuklir, meskipun mendapat ancaman dari Amerika Serikat.

Korut memandang sanksi yang dikeluarkan pada akhir pekan lalu tersebut adalah bentuk pelanggaran dan kekerasan terhadap kedaulatan negara.

Penegasan ini disampaikan melalui sebuah pernyataan tertulis yang dilansir Korea Central News Agency, seperti dikutip AFP. 

"Kami tidak akan menempatkan progam senjata nuklir yang kami kembangkan untuk pertahanan diri ke meja perundingan."

"Kami pun tak akan pernah mengambil langkah mundur terkait dengan upaya penguatan persenjataan nuklir kami," demikian bunyi pernyataan tertulis itu. 

Sebelumnya diberitakan, Dewan Keamanan (DK) PBB menyepakati sanksi baru terhadap Korut.

Dalam sidangnya, dengan suara bulat, anggota DK PBB menyetujui sebuah resolusi yang melarang ekspor Korut dan membatasi investasi di negara tersebut.

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley mengatakan, sanksi itu adalah sanksi paling keras terhadap suatu negara dalam satu generasi.

Korut menguji dua rudal balistik antarbenua pada Juli 2017, kemudian menyatakan bahwa sekarang mereka memiliki kemampuan untuk menyerang wilayah manapun di AS.

Namun, para ahli meragukan kemampuan rudal-rudal Korut untuk mencapai target mereka secara tepat.

Uji coba itu dikecam oleh Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat (AS), dan mendorong disusunnya sanksi terbaru PBB ini.

Baca: PBB Jatuhkan Sanksi Paling Keras Sepanjang Satu Generasi untuk Korut