Kompas.com - 03/08/2017, 06:51 WIB
EditorGlori K. Wadrianto

DOHA, KOMPAS.com - Qatar, yang saat ini diboikot oleh sejumlag negara Arab, Rabu (2/8/2017), menerbitkan status "penduduk tetap" baru bagi kelompok orang asing tertentu.

Pemberian status permanent resident ini juga menjangkau mereka yang telah bekerja untuk kepentingan negeri itu. 

Untuk pertama kalinya di negara Teluk, menteri kabinet Qatar menyetujui langkah tersebut.

Demikian dilansir kantor berita resmi QNA, yang dikutip AFP. 

Langkah inidiyakini menguntungkan bagi puluhan ribu warga negara asing yang ada di negara itu. 

Baca: Pengacara Qatar Sebut Saudi dan Sekutunya sebagai Negara Penindas

Di bawah peraturan baru ini, anak-anak dengan ibu warga Qatar dan ayah asing dapat memperoleh keuntungan dari status baru tersebut.

Hal yang sama juga terjadi bagi penduduk asing yang telah memberikan pelayanan kepada Qatar, atau memiliki keterampilan yang dapat menguntungkan negara ini.

Komisi dari Kementerian Dalam Negeri dibuat khusus untuk memutuskan kasus individual dalam regulasi ini.

Mereka yang dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan status baru akan diberikan akses yang sama seperti warga Qatar, untuk layanan publik gratis, seperti kesehatan dan pendidikan.

Warga dengan status "PR" juga akan menerima perlakuan yang lebih baik untuk pekerjaan di bidang administrasi dan layanan bersenjata.

Selain itu, mereka juga dapat memiliki properti sendiri dan menjalankan beberapa aktivitas komersial, tanpa memerlukan pasangan berkewarganegaraan Qatar.

Baca: Erdogan Sebut Tuntutan Saudi kepada Qatar Langgar Hukum Internasional

Sejalan dengan itu, otoritas setempat juga menghentikan sementara penawaran kewarganegaraan Qatar. Ini menjadi langkah-langkah baru, dan merupakan yang pertama bagi negara Teluk tersebut.

Selama ini, naturalisasi sangat jarang terjadi di wilayah ini, dan status jutaan orang asing yang bekerja di Teluk dibatasi secara ketat.

Qatar yang kaya minyak memiliki populasi 2,4 juta orang, 90 persen di antaranya adalah orang asing, termasuk banyak dari Asia Tenggara yang bekerja dalam sektor konstruksi.

Langkah tersebut dilakukan saat Qatar sedang bermasalah di bawah boikot yang diberlakukan sejumlah negara Arab, termasuk Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir.

Keempat negara Arab tersebut memutuskan hubungan dengan Qatar pada 5 Juni lalu.

Mereka menuduh Qatar mendorong kelompok ekstremis Islam dan hubungan dengan Iran. Sanksi tetap diberlakukan meski Qatar membantah tuduhan tersebut.

Keempat negara Teluk telah menutup perbatasan darat dan laut mereka ke Qatar dan memberlakukan pembatasan lalu lintas ekonomi dan udara.

Kuwait memimpin upaya mediasi dalam krisis, dengan Dewan Kerjasama Teluk enam negara, yang mencakup Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Qatar.

Krisis ini merupakan yang terburuk yang terjadi di kawasan itu sejak tahun 1981.

Baca: Meski Ditekan Saudi, Qatar Berjanji Tetap Bantu Hamas

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.