Australia Libatkan Militer Tangani Terorisme

CANBERRA, KOMPAS.com - Australia akan memberikan kewenangan kepada militer untuk menangani terorisme. Kewenangan tersebut dicantumkan dalam rancangan perubahan undang-undang keamanan nasional negara tersebut.

Perubahan terhadap undang-undang keamanan sudah disetujui kabinet dan komite keamanan nasional.

Rencananya, Perdana Menteri Malcolm Turnbull dan Menteri Pertahanan Marise Payne mengumumkan perubahan tersebut, Senin (17/7/2017), seperti dilansir SMH.com.

Undang-undang yang baru mengatur bahwa polisi negara bagian tetap akan menjadi pihak pertama yang merespons insiden terorisme di dalam negeri. Namun, nantinya militer diizinkan untuk mendukung polisi. Bahkan, pasukan elite militer memiliki kewenangan penuh untuk menembak dan membunuh teroris.

Militer juga berhak menangkap terduga teroris di tempat kejadian.

Peristiwa pengepungan Kafe Lindt yang mematikan pada 2014 di Sydney memicu peninjauan ulang atas ketentuan terhadap kewenangan militer yang diatur dalam undang-undang pertahanan Australia.

Sebelumnya, undang-undang tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan hukum dan administratif terkait kewenangan militer untuk merespons serangan teroris secara cepat.

Perubahan ini adalah yang pertama terkait kontribusi pertahanan atau militer terhadap upaya kontra-terorisme di dalam negeri dalam lebih dari satu dekade.

"Kita harus terus-menerus meninjau dan memperbarui tanggapan kita terhadap ancaman terorisme," kata Perdana Menteri Turnbull.

Undang-undang yang baru juga mengatur bahwa tentara bisa melatih polisi di negara bagian dan teritorial tertentu.

Militer Australia memiliki dua pasukan serangan taktis: di Sydney dan Perth. Pasukan ini selalu bersiaga untuk menangani serangan teroris.

Pada insiden di Kafe Lindt, tentara Australia sebetulnya siap untuk dilibatkan. Namun, otoritas menyatakan, tentara tak perlu dilibatkan lantaran ada sesuatu hal dalam aturan yang belum terpenuhi.

(Baca juga: Australia Bentuk Divisi Siber Militer untuk Hadapi ISIS dan Peretas)

Dalam aturan yang berlaku saat ini, Australian Defence Force (ADF) bisa terlibat dalam penanganan terorisme jika polisi negara bagian tak mampu menangani. Ketentuan itu diubah oleh pemerintahan Turnbull. Dalam aturan perubahan, negara bagian dapat meminta bantuan federal bahkan jika mereka tetap mengendalikan situasi tersebut.

Turnbull mengatakan bahwa polisi negara bagian dan teritorial tetap menjadi pihak yang pertama merespons saat serangan terjadi.

"Tapi militer dapat menawarkan lebih banyak dukungan, untuk meningkatkan kemampuan mereka dan meningkatkan pemahaman mereka tentang kemampuan unik pertahanan guna memastikan respons komprehensif terhadap potensi serangan teroris," kata dia.

Perubahan, yang perlu disetujui parlemen ini, akan dibahas pada pertemuan Dewan Pemerintah Australia berikutnya.

Turnbull mengatakan bahwa sistem baru ini akan mendukung negara-negara bagian untuk siaga jika ada serangan teroris. Selain itu juga memperbaiki arus informasi antara ADF dan polisi saat serangan terjadi.