Qatar Sebut 13 Tuntutan Arab Saudi Tak Masuk Akal

DOHA, KOMPAS.com - Pemerintah Qatar, Sabtu (24/6/2017) mengatakan, 13 tuntutan yang diberikan Arab Saudi dan sekutunya untuk mengakhiri isolasi dianggap tak masuk akal.

Pada Kamis lalu, Arab Saudi dan sekutunya mengirimkan 13 tuntutan yang harus dipenuhi Qatar untuk mengakhiri krisis diplomatik yang sudah berlangsung lebih dari dua pekan ini.

Baca: Abaikan Saudi, Turki Tolak Tutup Pangkalan Militernya di Qatar

Meski belum dipublikasikan dokumen yang dibawa delegasi Kuwait yang berperan sebagai penengah itu sudah banyak dibocorkan ke publik.

Arab Saudi dan sekutunya antara lain meminta Qatar mengikuti negara-negara Timur Tengah lainnya menjadikan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi terlarang.

Selain itu Qatar juga diminta memutus hubungan diplomatik dengan Iran, menutup pangkalan militer Turki, dan menutup stasiun televisi Al Jazeera.

Qatar juga dituntut menghentikan dukungan untuk kelompok-kelompok oposisi di Bahrain, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Juru bicara pemerintah Qatar Sheikh Saif bin Ahmed al-Thani kemudian merespon tuntutan dari keempat negara itu.

"Blokade ini bukan ditujukan untuk memerangi terorisme tetapi untuk melanggar kedaulatan Qatar dan mencampuri urusan luar negeri kami," ujar Sheikh Saif.

Saif kemudian menyebut bahwa Menlu AS Rex Tillerson menyatakan Washington menginginkan daftar tuntutan yang "masuk akal dan bisa dilaksanakan".

"Daftar ini tak memenuhi standar itu (masuk akal dan bisa dilaksanakan)," kata Sheikh Saif.

Arab Saudi dan sekutunya terus menekan Qatar agar memenuhi tuntutan mereka.

Baca: Penutupan "Al Jazeera" Jadi Salah Satu Syarat Pencabutan Isolasi Qatar

Bahkan Menlu Uni Emirat Arab Anwar Gargash memperingatkan Qatar harus menjalankan dengan serius tuntutan itu atau menghadapi "perceraian" dari para tetangganya.

Krisis diplomatik di Timur Tengah ini membuat Washington kesulitan karena semua negara yang terlibat adalah sekutunya.

Menlu Tillerson sebenarnya mencoba menjadi mediator, tetapi Gedung Putih lebih memilih lepas tangan dan menyebut krisis diplomatik ini sebagai "masalah keluarga".