Situasi di Marawi Memburuk, Kemlu Imbau WNI Lebih Waspada

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Rabu (24/5/2017), mengimbau warga negara Indonesia di Filipina untuk lebih waspada di wilayah Marawi, Mindanao.

Imbauan itu disampaikan untuk merespons pemberlakukan status darurat militer di kota Marawi, Filipina Selatan, oleh Presiden Rodrigo Duterte.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, lewat pesan singkatnya, Rabu, menyatakan,  walaupun darurat militer diberlakukan, kondisi Mindanao secara umum normal.

Baca: Apa yang Terjadi di Marawi, dan Siapa Isnilon Hapilon?

Ia juga mengatakan, pertempuran terkonsentrasi di wilayah Marawi, sedangkan Marawi bukan daerah konsentrasi WNI.

"Sejak beberapa bulan lalu KJRI Davao sudah mengeluarkan seruan kepada WNI di Fililipina selatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap situasi keamanan. Seruan tersebut belum dicabut," ucap Iqbal.

Pada Selasa (23/5/2017) Malam, Duterte memberlakukan darurat militer di Mindanao, menyusul baku tembak antara tentara Filipina dengan kelompok bersenjata di kota Marawi.

Baca: Akibat Baku Tembak di Marawi, Duterte Langsung Tinggalkan Rusia

Seperti dilaporkan oleh media lokal Filipina, baku tembak terjadi ketika polisi dan tentara bergerak untuk melaksanakan perintah penahanan seorang pemimpin kelompok Abu Sayyaf, Isnilon Hapilon.

Kelompok Maute kemudian menyerbu kota Marawi sebagai bentuk respon atas rencana penahanan tersebut.

Status darurat militer itu diharapkan tidak berdampak terhadap keselamatan tujuh WNI yang saat ini masih disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina, kata Iqbal.

"Sejauh ini tujuh sandera dalam keadaan baik. Komunikasi dan upaya pembebasan terus berlangsung," tutur Iqbal.

Baca: Kelompok Militan Culik Pastor dan 10 Warga Sipil dari Kota Marawi