Badan-Badan Dunia Prihatin terhadap Vonis Penjara Ahok - Kompas.com

Badan-Badan Dunia Prihatin terhadap Vonis Penjara Ahok

Kompas.com - 10/05/2017, 06:29 WIB
Associated Press Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok berbicara kepada tim pengacaranya, setelah dijatuhkannya vonis hukuman penjara dua tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (9/5/2017).

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Sejumlah organisasi internasional menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi HAM di Indonesia pasca-vonis dua tahun penjara terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (9/5/2017).

Dewan HAM PBB untuk Kawasan Asia berkicau di Twitter dengan menyatakan prihatin atas hukuman penjara terhadap dugaan penistaan agama Islam.

Dewan HAM ini juga menyerukan kepada Indonesia untuk mengkaji ulang pasal penistaan agama yang ada dalam UU Hukum Pidana.

Baca: Vonis Ahok di Mata Media Massa Internasional

Secara terpisah Amnesti Internasional juga menyatakan bahwa putusan itu bisa merusak reputasi Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara toleran.

Ditambahkan, meskipun apa yang disebut sebagai UU penistaan agama – Dekrit Presiden No.1/PNPS/1965 dan KUHPidana Pasal 156a – “hanya” digunakan untuk mengadili sekitar 10 orang antara tahun 1965-1998, tetapi menurut catatan Amnesti ada 106 orang yang diadili dan dihukum dengan menggunakan aturan itu antara tahun 2005-2014.

AS menentang

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) bahkan secara tegas menyatakan meskipun “menghormati institusi demokrasi Indonesia, AS menentang UU penistaan agama dimana pun karena membahayakan kebebasan fundamental termasuk kebebasan beragama dan mengemukakan pendapat.”

Baca: Kekalahan Ahok dan Kemenangan Anies dalam Sorotan Media Asing

Pernyataan yang disampaikan juru bicara Deplu AS Biro Asia Timur dan Pasifik, Anna Richey-Allen, Selasa (9/5/2017) siang itu menggarisbawahi seruan pada Indonesia “untuk menegakkan kebebasan beragama dan berpendapat yang merupakan aspek penting demokrasi pluralisnya.”

Kompas.com/Screenshot Dewan HAM PBB prihatin atas vonis Ahok
Delegasi Uni Eropa (UE) untuk Indonesia menyerukan pada pemerintah dan rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan tradisi toleransi dan pluralisme yang selama ini dikagumi dunia.

“Indonesia dan UE telah sepakat untuk memajukan dan melindungi HAM, seperti kebebasan berpikir, hati nurani, beragama dan kebebasan berpendapat,” demikian petikan pernyataan itu.

Ditambahkan, “Uni Eropa secara konsisten menyatakan bahwa undang-undang yang mengkriminalisasikan penistaan agama apabila diberlakukan secara diskriminatif dapat menjadi penghambat gawat terhadap kebebasan mengemukakan pendapat dan beragama”.

Dalam bahaya

Hal senada disampaikan ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), yang menyatakan bahwa putusan hakim atas Ahok itu bisa membuat posisi Indonesia sebagai pemimpin di kawasan “berada dalam bahaya dan meningkatkan keprihatinan tentang masa depan Indonesia sebagai masyarakat yang terbuka, toleran dan beragam.”

Ketua APHR Charles Santiago menyatakan putusan itu bisa semakin memberanikan kelompok-kelompok garis keras, dan membuat pasal-pasal penistaan agama dalam undang-undang hukum pidana Indonesia semakin dipertanyakan.

APHR prihatin masa depan Indonesia sebagai masyarakat yang terbuka dan toleran

Beberapa lembaga kajian dan pemerhati HAM di Indonesia juga menyampaikan keprihatinan serupa terhadap penggunaan pasal penistaan agama dalam putusan pengadilan, Selasa itu.

Baca: "Harus Diakui, Hakim Bekerja di Bawah Tekanan Gelombang Massa"

Ketua SETARA Institute Hendardi, mengatakan, vonis dua tahun penjara terhadap Ahok merupakan kasus penodaan agama ke-97 yang terjadi sepanjang tahun 1965-2017.

Ironisnya 89 kasus justru terjadi pasca reformasi tahun 1998, yang menunjukkan bahaya pasal 156a KUHP yang dinilai “bias dan multitafsir”.

Pernyataan yang sama juga disampaikan LBH Jakarta, yang menyatakan putusan majelis hakim itu “tidak berkeadilan dan telah merusak hakikat hukum dan dunia peradilan yang menjadi tempat bagi masyarakat mencari keadilan.”

Putusan itu juga dinilai bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yaitu kebebasan berpendapat dan berekspresi, sebagaimana dijamin konstitusi, UU No.39/1999 tentang HAM, UU No.9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang telah diratifikasi dengan UU No.12/2005.

Baca: Pengacara Ahok: Saat Hakim Bacakan Putusan, Muka Jaksa Bengong Semua

LBH Jakarta mendesak pemerintah dan DPR meninjau ulang perumusan delik penodaan agama yang saat ini sedang dalam pembahasan RUU KUHP di DPR, dan menghapus pasal yang dinilai “anti-demokrasi” itu demi tegaknya hak asasi manusia dan kepastian hukum di Indonesia.

Ingin mendapatkan video berita terkini dari para wartawan Kompas.com? Jangan lupa, subscribe channel Kompas.com Reporter on Location (KRoL), klik di sini.

 


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorPascal S Bin Saju

Terkini Lainnya

Ambil S-1 di Belanda? Kuliah di Minggu Pertama Langsung 'Nge-gas'!

Ambil S-1 di Belanda? Kuliah di Minggu Pertama Langsung "Nge-gas"!

Edukasi
Saudi Dilaporkan Siksa dan Lecehkan Aktivis Perempuan

Saudi Dilaporkan Siksa dan Lecehkan Aktivis Perempuan

Internasional
Beda Sikap Gubernur dan Ketua DPRD DKI soal Pembangunan Stadion BMW

Beda Sikap Gubernur dan Ketua DPRD DKI soal Pembangunan Stadion BMW

Megapolitan
Berandalan Bermotor Sukabumi Terlibat Bentrokan, Dihukum Bersihkan Tugu Adipura

Berandalan Bermotor Sukabumi Terlibat Bentrokan, Dihukum Bersihkan Tugu Adipura

Regional
5 Fakta Tewasnya CLP di Indekos Mampang: Ditemukan di Lemari hingga Luka di Kepala...

5 Fakta Tewasnya CLP di Indekos Mampang: Ditemukan di Lemari hingga Luka di Kepala...

Megapolitan
Menko PMK Pastikan Pembangunan Rumah Korban Gempa Berjalan Lancar

Menko PMK Pastikan Pembangunan Rumah Korban Gempa Berjalan Lancar

Nasional
Kuliah di Belanda Jangan Gampang 'Baper', Tahu Sebabnya?

Kuliah di Belanda Jangan Gampang "Baper", Tahu Sebabnya?

Edukasi
Berniat Menjemput Suami di Malaysia, Seorang Ibu Meninggal Usai Melahirkan di Kapal

Berniat Menjemput Suami di Malaysia, Seorang Ibu Meninggal Usai Melahirkan di Kapal

Regional
5 Turis India yang Mengemis dan Meramal di Nunukan Tak Bisa Bahasa Indonesia

5 Turis India yang Mengemis dan Meramal di Nunukan Tak Bisa Bahasa Indonesia

Regional
Trump: Kasus Pembunuhan Khashoggi Tak Pengaruhi Hubungan AS-Saudi

Trump: Kasus Pembunuhan Khashoggi Tak Pengaruhi Hubungan AS-Saudi

Internasional
Menko PMK Ungkapkan Potensi Besar Pariwisata Sumbawa Barat

Menko PMK Ungkapkan Potensi Besar Pariwisata Sumbawa Barat

Nasional
Prioritas Demokrat dan SBY yang Baru Turun Gunung Bulan Maret untuk Prabowo

Prioritas Demokrat dan SBY yang Baru Turun Gunung Bulan Maret untuk Prabowo

Nasional
Video Momen 30 Detik Saat Jokowi Dipeluk Erat Seorang Nenek

Video Momen 30 Detik Saat Jokowi Dipeluk Erat Seorang Nenek

Regional
Proses Identifikasi Korban Lion Air JT 610 yang Segera Berakhir...

Proses Identifikasi Korban Lion Air JT 610 yang Segera Berakhir...

Megapolitan
Bersemangat Lawan Hoaks, Warga Kulon Progo Bakar Ogoh-ogoh 'Butho'

Bersemangat Lawan Hoaks, Warga Kulon Progo Bakar Ogoh-ogoh "Butho"

Regional

Close Ads X