Rakyat Perancis Memilih dalam Ketidakpastian

Gaya kepemimpinan ini juga secara konsisten terlihat dari bagaimana ia membangun gerakan politik En Marche! (Bergerak!).

Macron ingin keluar dari pakem politik tradisional dengan mencoba menghilangkan sekat antara kubu kiri dan kanan demi kemajuan Perancis.

Awalnya, ide ini dianggap tak mungkin, bahkan sampai akhir tahun 2016 gerakannya tak pernah diperhitungkan. Namun, Macron berkeras.

Baca: Inilah Keempat Calon Terkuat Presiden Baru Perancis

Dalam waktu kurang dari setahun, En Marche! memiliki anggota sekitar 250.000 orang.

Macron juga mencalonkan diri sebagai kandidat tanpa dukungan partai politik. Terlepas bahwa Macron "diuntungkan" oleh skandal yang menimpa Fillon, tetapi ia berhasil membuktikan, tak ada yang tak mungkin.

Koalisi

Setelah debat presiden yang berlangsung sangat keras dan panas antara Macron dan Le Pen pada Rabu (3/5/2017) malam, 63 persen pemirsa menyatakan Macron lebih meyakinkan dibandingkan Le Pen.

Pendapat serupa dilontarkan oleh pendukung Melenchon dan Fillon.

Seusai debat, semua jajak pendapat pun mengunggulkan Macron sebagai presiden.

Namun, siapa pun yang terpilih, yang pasti ia akan mengalami kesulitan ketika membentuk pemerintahan karena baik Front Nasional maupun En Marche! diyakini tidak akan memiliki perwakilan yang cukup di parlemen.

Pemilu legislatif akan berlangsung bulan Juni, terlalu pendek bagi En Marche! untuk mempersiapkan calon legislatif yang bertarung memperebutkan 577 kursi majelis rendah.

Baca: Ekstrem Kanan Menguat di Delapan Negara Eropa

Adapun Front Nasional, meski sudah berdiri sejak 1972, perolehan kursi di parlemen masih sangat minim. Mereka hanya meraih dua kursi pada 2012.

Dengan demikian, siapa pun yang terpilih harus melakukan koalisi dengan partai-partai arus utama, yaitu Partai Republik, Partai Sosialis, dan Partai Hijau.

Tak terbayangkan keruwetan yang akan dihadapi oleh pemerintahan mendatang.

Namun, rakyat Perancis sudah menentukan pilihan. Mereka ingin terbebas dari partai mapan.

(Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 7 Mei 2017, di halaman 3 dengan judul "Rakyat Memilih dalam Ketidakpastian")