Aung San Suu Kyi Tolak Tim Pencari Fakta PBB di Myanmar

BRUSSELS, KOMPAS.com - Aung San Suu Kyi, Selasa (2/5/2017), menolak keputusan dewan HAM PBB untuk melakukan investigasi terkait dugaan kekerasan militer Myanmar terhadap minoritas Rohingya.

Pada Maret lalu, badan PBB ini sepakat untuk mengirimkan misi pencari fakta ke Myanmar terkait adanya tuduhan pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan yang dilakukan tentara di negara bagian Rakhine.

"Kami tak setuju dengan itu (misi pencari fakta)," ujar Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar, dalam jumpa pers dengan kepala kebijakan Uni Eropa Federica Mogherini di Brussels.

"Kami sudah menarik diri dari resolusi karena kami pikir resolusi itu bisa sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan," tambah dia.

Baca: Bertemu Aung San Suu Kyi, Jokowi Ingin Ada Kedamaian di Rakhine

Peraih Nobel perdamaian itu mengatakan, Myanmar harus menerima dengan "gembira" rekomendasi yang dibuat sesuai dengan "kebutuhan kawasan".

"Namun, berbagai rekomendasi yang semakin memecah belah dua komunitas di Myanmar tak bisa kami terima. Sebab, rekomendasi itu tak membantu penyelesaian masalah yang selalu muncul," tambah dia.

Bintang Suu Kyi sebagai pejuang hak-hak orang tertindas mulai pudar setelah dia tak bersuara terkait perlakuan terhadap warga minoritas Rohingya.

Padahal, banyak kelompok pembela HAM mengatakan ratusan orang warga Rohingya dibunuh dalam operasi militer selama satu bulan di Rakhine menyusul adanya serangan maut terhadap sebuah pos polisi.

Akibatnya, sekitar 75.000 warga Rohingya mengungsi ke Banglades di mana nasib mereka di negeri itu juga tak lebih baik.

Meski demikian, Suu Kyi bersikukuh membantah bahwa dia atau pemerintah Myanmar secara sengaja membiarkan kekerasan tersebut.

Baca: Aung San Suu Kyi Sangkal Ada Genosida Rohingya

"Saya tak begitu yakin apa yang Anda maksud dengan mengatakan bahwa kami tak merasa prihatin terhadap adanya dugaan kekerasan di Rakhine," kata dia.

"Kami sudah melakukan investigasi dan sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan," lanjut Suu Kyi.

Sementara itu, Federica Mogherini, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, meminta Myanmar mendukung proses investigasi PBB.

"Pembentukan tim pencari fakta PBB adalah satu dari sedikit ketidaksepakatan di antara kami," kata Mogherini.

Sebelumnya penyelidik PBB mengatakan, operasi militer di Rakhine kemungkinan telah menyebabkan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis.

Namun, kepada BBC awal bulan ini Suu Kyi mengatakan: "Tak ada pembersihan etnis yang sedang berlangsung di Myanmar."

Baca: PBB Desak Aung San Suu Kyi Kunjungi Provinsi Rakhine