Trump Ingin Perketat Sanksi Ekonomi atas Korut

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Pemerintah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, ingin mengetatkan sanksi ekonomi atas Korea Utara (Korut).

Selain itu, Washington juga meningkatkan upaya diplomatik untuk menekan negara itu agar menghentikan program nuklir dan rudalnya.

Strategi Trump itu diumumkan, Rabu (26/4/2017), setelah seluruh 100 anggota Senat diberi pengarahan khusus dengan dibawa menggunakan bus ke Gedung Putih, sebuah langkah yang tidak biasa di AS.

Pengarahan pada Senat ini ditempuh di tengah meningkatnya ketegangan akhir-akhir ini antara Washington dan Pyongyang terkait uji coba rudal dan nuklir Korut.

Baca: Kim Jong-Un: Lanjutkan Pengembangan Senjata Nuklir Korut

"AS mencari stabilitas dan denuklirisasi di Semenanjung Korea," sebut pernyataan bersama Menteri Luar Negeri, Rex Tillerson, dan Menteri Pertahanan, Jim Mattis, serta Direktur Intelijen Nasional, Dan Coats.

"Kami tetap terbuka untuk perundingan yang mengarah pada tujuan itu. Bagaimanapun kami tetap siap mempertahankan diri kami dan sekutu-sekutu kami."

Korut saat ini sedang menghadapi sanksi PBB terkait dengan program senjatanya

Sebelumnya, Panglima Komando Pasifik AS mengatakan sistem pertahanan rudal di Korea Selatan (Korsel) bertujuan untuk membuat pemimpin Korut,  Kim Jong Un, “menggunakan akal”.

Kepada Kongres AS, Laksamana Harry Harris, menjelaskan AS akan siap dengan teknologi terbaiknya untuk mengalahkan ancaman rudal Korut.

Baca: Korut Tampak Bersiap Lakukan Uji Nuklir Keenam

Washington juga sudah mengerahkan satu armada yang dipimpin kapal induk USS Carl Vinson ke Semenanjung Korea.

China mengatakan sistem pertahanan rudal THAAD – yang siap beroperasi dalam beberapa hari mendatang – akan menciptakan ketidakstabilan di kawasan.

Laksamana Harris juga mengungkapkan keyakinan bahwa Korut akan berupaya menyerang AS begitu mereka memiliki kemampuan militer untuk itu.

"Dengan setiap uji coba, Kim semakin dekat ke tujuannya, yaitu menggunakan senjata nuklir ke kota-kota AS," tuturnya kepada Komite Angkatan Bersenjata AS menjelang pertemuan pemerintahan Trump dengan Senat di Gedung Putih.