Militer Korsel Disebut "Buru" Para Prajurit Homoseks

SEOUL, KOMPAS.com - Pihak militer Korea Selatan memburu dan menuntut prajurit gay, pasca beredarnya video dua tentara pria yang melakukan hubungan seks. Rekaman video tersebut diunggah ke jejaring internet pada awal tahun ini.

Berdasarkan pernyataan sebuah kelompok pemantau di Korsel, perburuan ini memicu ketakutan bagi para anggota kelompok minoritas yang selama telah mengalami kekerasan dan diskriminasi tersebut.

Disebutkan, para penyelidik militer menggunakan segala cara untuk menjerat para prajurit homoseks di lingkungan militer Korsel.

Mereka menyita ponsel untuk memeriksa catatan komunikasi, dan bahkan menggunakan aplikasi kencan untuk menipu tentara agar mengungkapkan identitas seksual mereka.

Lim Tae-hoon, Kepala Pusat Hak Asasi Manusia Militer untuk Korea mengaku ada tim penyelidik yang melacak tindak kekerasan di tubuh angkatan bersenjata terkait kasus ini.

Seperti dilansir Associated Press, Jumat (21/4/2017), pihak tentara Korsel mengaku melakukan penyelidikan kriminal terhadap tentara yang diduga terlibat dalam pembuatan film dan mengunggah video pasangan gay tersebut.

Tindakan tersebut merupakan pelanggaran undang-undang komunikasi negara, dan melanggar peraturan pidana militer, di mana aktivitas homoseksual dapat dihukum hingga dua tahun penjara.

Namun, pihak militer membantah tuduhan perburuan, yang dilakukan sekaligus untuk menunaikan misi menyingkirkan tentara gay dari tubuh militer Korsel.

"Penyelidik militer menggunakan informasi yang mereka dapatkan dari penyelidikan video seks untuk melacak tentara gay lainnya di tubuh militer Korsel," kata Lim.

"Hal itu dimulai dengan memaksa tersangka untuk mengidentifikasi pasangan mereka dan kemudian memperluas pencarian mereka dari sana," ujar Lim lagi.

Di negara Korsel yang konservatif, kaum gay, lesbian, biseksual, dan transjender mengalami stigmatisasi keras dan berjuang untuk terlihat secara politis.

Sementara lobi kelompok Kristen yang kuat melumpuhkan politisi yang berusaha mengegolkan undang-undang anti-diskriminasi.

Stigma tersebut diperkuat sikap militer, di mana pria Korea Selatan diharuskan untuk melayani negara sekitar dua tahun, terkait ancaman dan potensi konflik dengan Korea Utara.

Pria gay tidak dikecualikan dari program wajib militer itu. Namun, mereka dilarang melakukan aktivitas homoseksual-nya saat bertugas untuk negara.

"Militer Korsel tidak mengecualikan pria gay dari kewajiban itu, tapi begitu mereka memasuki militer, mereka dianggap berbahaya dan diperlakukan sebagai penjahat," kata Han Ga-ram.