KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump, telah memerintahkan adanya peninjauan terhadap program visa AS yang memungkinkan para pekerja asing berketerampilan tinggi masuk ke negara itu.

Langkah ini serupa dengan kebijakan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull yang menghapuskan visa kerja 457.

Dengan dalih melaksanakan janji kampanye untuk memprioritaskan warga AS yang dikenal dengan jargon "America First",  Trump menandatangani sebuah instruksi presiden untuk program visa H-1B.

Visa H1-B di AS mirip dengan visa kerja 457 Australia yang baru saja dicabut oleh PM Turnbull dan diganti dengan dua visa pekerja terampil yang baru.

Baca: Australia untuk Australia, PM Turnbull Cabut Visa Kerja Warga Asing

Pengumuman Trump ini dianggap tak jelas dalam berbagai hal. Namun, dalam sebuah konferensi pers dan keterangan yang diterbitkan pihak Gedung Putih disebutkan beberapa tujuan dasar dari kebijakan ini.

Salah satu tujuannya, menurut  tim ahli Trump, adalah untuk memodifikasi atau mengganti sistem undian yang berlaku saat ini pada visa H-1B.

Seperti diberitakan laman Australia Plus ABC, Rabu (19/4/2017), sistem yang berlaku nanti adalah berdasar kelayakan, yang akan membatasi visa bagi para pekerja terampil.

Trump mengumumkan sendiri inpres ini dan menyampaikan pernyataan saat melakukan kunjungan ke markas Snap-On Inc, perusahaan pembuat alat di negara bagian Wisconsin, AS.

Trump juga memerintahkan adanya peninjauan terhadap aturan pengadaan jasa pemerintah yang mendukung perusahaan-perusahaan AS untuk melihat apakah sebuah kebijakan benar-benar menguntungkan, terutama bagi industri baja AS.

"Dengan langkah ini, kami mengirimkan sinyal kuat kepada dunia: kami akan membela pekerja kami, melindungi pekerjaan kami dan pada akhirnya memprioritaskan Amerika," kata Trump.

Pidato Trump itu senada dengan pengumuman yang disampaikan PM Turnbull pada Selasa (18/04/2017).

"Program migrasi seharusnya hanya beroperasi selaras dengan kepentingan nasional kita ... ini tentang lapangan pekerjaan bagi warga Australia," kata Turnbull.

Kecenderungan Trump untuk terbitkan inpres

Mendekati 100-hari jabatan Presiden yang dipegangnya, Trump dianggap masih belum memiliki pencapaian legislatif yang besar.

Dengan upaya merombak program perlindungan kesehatan yang diluncurkan Presiden Barack Obama dan menghentikan aturan pajak di Kongres, Trump hanya mengandalkan inpres untuk mengubah kebijakan.

Belum jelas apakah inpres terbaru itu akan segera membuahkan hasil.

Golongan visa H-1B meliputi batasan waktu yang tak pasti, sementara pada bagian pengadaan jasa pemerintah, batasan waktu begitu jelas.

"Kami berharap agar maksud instruksi Presiden Trump pada program visa H-1B adalah untuk 'memperbaikinya, bukan mengakhirinya," kata Robert Atkinson, Presiden Yayasan Teknologi Informasi dan Inovasi.

Yayasan Teknologi Informasi dan Inovasi adalah sebuah kelompok industri teknologi utama.

Memberlakukan sistem visa H-1B yang lebih didasarkan pada kelayakan bisa menarik lebih banyak orang dengan pengetahuan dan kemampuan teknologi canggih, sebut Atkinson.

Kendati demikian, dia mengatakan, beberapa ide bisa membuat sistem itu tak efektif.

Misalnya pemasangan iklan lowongan pekerjaan dalam waktu yang lama untuk membuktikan tak tersedianya pekerja asal AS.

Kritik terhadap program ini menyebut, sebagian besar visa H-1B diberikan untuk lapangan pekerjaan yang bergaji rendah di perusahaan ‘outsourcing’, kebanyakan berbasis di India.

Mereka mengatakan, kondisi itu mengambil lapangan pekerjaan warga AS dan menurunkan upah.

Warga negara India adalah kelompok terbesar yang menerima visa H-1B per tahun-nya

Perubahan tersebut bisa memengaruhi sejumlah perusahaan besar AS.

Sebutlah Tata Consultancy Services Ltd, Cognizant Tech Solutions Corp dan Infosys Ltd, yang menghubungkan Silicon Valley dengan ribuan insinyur serta programmer asing.

Namun, belum ada pihak yang bersedia memberikan komentar terkait hal ini.

"Kini, penyalahgunaan luas dalam sistem imigrasi kami memungkinkan pekerja AS dari semua latar belakang digantikan oleh pekerja yang didatangkan dari negara lain," kata Trump.

Visa itu dimaksudkan untuk warga negara asing dengan pekerjaan yang umumnya memerlukan pengetahuan khusus - seperti sains, teknik atau pemrograman komputer.

Pemerintah AS menggunakan sistem undian untuk memberikan 65.000 visa ini setiap tahun dan mendistribusikan 20.000 visa lainnya secara acak kepada lulusan universitas.

Kritikus mengatakan, sistem undian menguntungkan perusahaan ‘outsourcing’ yang membanjiri sistem dengan aplikasi massal, untuk visa bagi pekerja teknologi informasi dengan gaji lebih rendah.

Baca: Dinilai Tak Ada Timbal Balik, Kebijakan Bebas Visa Dievaluasi