Kebijakannya Dikecam, Duterte Sebut Parlemen Eropa "Orang-orang Gila"

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte selalu geram jika menerima kritik terkait kebijakan perang melawan narkoba yang dikobarkannya.

Kali ini dia menyebut para anggota parlemen Eropa sebagai "orang gila" setelah mengkritik kebijakan yang sudah mengakibatkan ribuan orang tewas itu.

Pernyataan Duterte itu dilontarkan pada Minggu (19/3/2017) malam di Naypyidaw, Myanmar setelah Parlemen Eropa mengecam kebijakan Duterte itu lewat sebuah resolusi.

"Saya tak memahami orang-orang gila ini. Apa yang coba kalian paksakan kepada kami? Mengapa kalian tak urus diri kalian sendiri?" ujar Duterte.

"Mengapa kalian ingin membuat masalah dengan kami? Keterlaluan," tambah Duterte yang kerap menggunakan kata-kata kasar saat mengeluarkan kecaman.

Duterte yang memimpin Filipina sejak pertengahan tahun lalu menggelar sebuah kampanye untuk memberantas peredaran narkoba yang disebutnya membuat Filipina terancam menjadi sebuah negeri narkoba.

Kepolisian negeri itu dilaporkan menewaskan sekitar 2.500 orang tersangka pengedar narkoba, tetapi kelompok-kelompok HAM mengatakan jumlah korban tewas sudah melampaui 5.000 orang.

Amnesti Internasional dan Human Rights Watch memperingatkan Duterte bahwa kebijakannya berpotensi menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan.

Apalagi muncul banyak laporan kepolisian mengelola pasukan-pasukan pembunuh untuk memburu para tersangka pengedar narkoba.

Meski demikian Duterte bersikukuh dia tidak pernah memerintahkan aparatnya melanggar hukum.

Namun, di sisi lain Duterte menyerukan pembunuhan jutaan tersangka pengedar narkoba dan berjanji akan mengampuni polisi yang dianggap melakukan pembunuhan.

Di Myanmar, meski sudah banyak dikecam dunia internasional, Duterte malah menajanjikan masih akan banyak orang yang tewas dibunuh.

"Lebih banyak lagi yang akan mati. Saya katakan, saya tak akan berhenti. Saya akan lanjutkan hingga gembong narkoba terakhir di Filipina tewas dan para pengedar disingkirkan dari jalanan," kata Duterte.