Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Turki Hendal Jatuhkan Sanksi Ekonomi kepada Belanda

Kompas.com - 15/03/2017, 12:47 WIB

ANKARA, KOMPAS.com – Pemerintah Turki kemungkinan besar ingin menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Belanda terkait hubungan diplomatik keduanya yang semakin panas dalam dua pekan ini.

Wakil Perdana Menteri Turki, Numan Kurtulmus, seperti dilaporkan i, Rabu (15/3/2017), mengatakan, Ankara takkan menari duta besarnya di Belanda pada saat ini.

Pernyataan itu dikeluarkan Kurtulmus sehari setelah Ankara melancarkan serangkaian sanksi diplomatik tingkat tinggi terhadap Belanda di tengah perselisihan yang semakin dalam antara kedua negara.

Kemungkinan sanksi ekonomi diungkapkan Kurtulmus dalam wawancara dengan stasiun televisi CNN Turk. Ankara takkan duta besarnya di Belanda pada saat ini.

Kemarahan Turki atas pelarangan menterinya berkampanye di Belanda makin meningkat.

Hubungan keduanya memanas itu memanas seteah Ansterdam menolak keinginan Ankara untuk berkampanye kepada warga Turki di Belanda menjelang referendum perluasan kekuasaan Presiden Turki Recep Tayyi Erdogan.

Presiden Turki, Minggu (12/3/2017), memperingatkan Belanda akan menanggung akibatnya setelah penolakan dua menterinya untuk berkampanye di negeri “Kincir Angin” itu.

Erdogan mengatakan ia akan mengambil langkah setelah pemilihan umum Belanda, Rabu (15/3/2017), sebagai balasan atas penolakan terhadap dua menterinya.

Turki juga mengkritik pedas Uni Eropa (UE) yang dianggap tak adil karena berdiri di pihak Belanda. Kemarahan Turki ditanggapi Belanda dengan santai.

Kementerian Luar Negeri Turki, Selasa (14/3/2017), menuding UE menerapkan nilai-nilai demokrasi secara tebang pilih.

Menurut Ankara, tidak seharusnya UE membela Belanda, yang dituduh telah melanggar hak asasi manusia dan nilai-nilai Eropa.

Emmanuel DUNAND / AFP Ribuan warga keturunan dan ekspatriat Turki berkumpul untuk menggelar unjuk rasa mendukung Presiden Recep Tayyip Erdogan di luar kantor konsulat negeri itu di Rotterdam.
Hubungan diplomatik Ankara dengan penguasa Belanda terguncang, setelah Amsterdam mengusir dua menteri Turki yang ingin menggalang dukungan untuk referendum konstitusi terhadap warga Turki yang bermukim di Belanda.

Dalam pernyataan bersama, Senin(13/3/2017), perwakilan tinggi urusan luar negeri UE, Federica Mogherini, dan juru runding untuk keanggotaan UE, Johannes Hahn, meminta Turki menahan diri dalam melontarkan "pernyataan berlebihan".

Menurut keduanya, hal ini penting, guna menghindari sengketa lebih lanjut.

"Rekan-rekan UE menerapkan nilai-nilai demokrasi, hak-hak dasar dan hak atas kebebasan secara selektif," ujar Kemenlu Turki dalam pernyataannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com