Lebanon Ajukan Keluhan ke PBB Terkait Ancaman Israel

BEIRUT, KOMPAS.com - Perdana Menteri Lebanon, Saad Al-Hariri, Senin (13/3/2017), menugaskan Menteri Luar Negeri Gebran Bassil untuk menyerahkan kepada Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) daftar ancaman Israel terhadap Lebanon.

"Retorika oleh para pejabat Israel bertujuan menutup-nutupi pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap Resolusi 1701 (DK  PBB), sementara Lebanon mematuhinya dan menyerukan pelaksanaan penuh resolusi tersebut," kata Hariri dalam sebuah pernyataanya, seperti dilaporkan Xinhua.

"Bassil akan menyiapkan daftar sikap media Israel dan surat terperinci kepada DK PBB untuk meminta masyarakat internasional menghormati tanggung-jawabnya dalam menghadapi peningkatan terbuka dan sengaja terhadap kestabilan wilayah ini," kata PM Lebanon itu.

Presiden Lebanon, Michel Aoun, pekan lalu mengatakan selama satu sidang kabinet di Istana Baabda bahwa rakyat Lebanon memiliki hak untuk melawan agresi, dan menegaskan pentingnya Resolusi 1701 DK PBB.

Aoun juga mengatakan, "Pelaksanaannya mesti menjadi perhatian setiap orang."

Resolusi 1701 DK PBB disepakati dengan suara bulat pada 11 Agustus 2016 dan mengakhiri seluruh operasi militer antara Israel dan Hezbollah, setelah perang yang menghancurkan Lebanon selama 33 hari.

Resolusi tersebut menyerukan pembentukan zona penyangga antata Jalur Biru dan Sungai Litani, yang terbatas untuk operasi Pasukan Sementara PBB di Lebanon dan Tentara Lebanon.