Dubes Korut di Kuala Lumpur Terancam Dideportasi

"Hampir empat hari telah berlalu sejak batas waktu berakhir. Tidak ada permintaan maaf telah dibuat, tidak pernah ada indikasi bahwa salah satu dari mereka yang akan datang. Untuk alasan ini, duta besar telah dinyatakan 'persona non grata'," katanya.

Dia mengatakan, persona non grata secara harfiah berarti "orang tidak dihargai".

"Seseorang dinyatakan demikian oleh negara penerima yang dilarang memasuki atau tetap di dalam negeri. Ini adalah bentuk paling serius dari ketidaksetujuan bahwa negara dapat berlaku untuk diplomat asing," katanya.

Hal ini, ujar dia, juga sering digunakan untuk mengekspresikan ketidaksenangan pada perilaku atau kebijakan dari negara pengirim.

Menurut Pasal 9 Konvensi Vienna (Austria) tentang Hubungan Diplomatik (1961), negara penerima dapat setiap waktu dan tanpa harus menjelaskan keputusannya menyatakan duta besar atau kepala misi atau anggota staf diplomatik sebagai persona non grata.

Dalam kasus tersebut, negara pengirim harus mengingat orang atau mengakhiri fungsinya dengan kedutaan atau misi.

Jika negara pengirim menolak untuk melakukannya, negara penerima dapat menolak untuk mengakui orang yang bersangkutan sebagai anggota kedutaan atau misi.

"Malaysia akan bereaksi keras terhadap setiap penghinaan yang dilakukan terhadap atau setiap upaya untuk menodai reputasinya," katanya.

Duta besar telah menuduh bahwa pelaksanaan investigasi kematian seorang warga Korut pada Senin, 13 Februari 2017, menunjukkan bahwa Pemerintah Malaysia telah menyembunyikan sesuatu dan bahwa Malaysia telah berkolusi dengan kekuatan luar untuk mencemarkan nama baik negaranya.

"Peristiwa baru-baru, termasuk pembebasan Ri Jong Chol, seorang warga Korut, dari tahanan polisi karena kurangnya bukti untuk mendakwanya, adalah bukti bahwa penyelidikan dilakukan secara berimbang, adil dan transparan, sebagaimana layaknya sebuah negara yang praktik penegakan hukum," katanya.