KUWAIT CITY, KOMPAS.com - Sebuah rumah sakit baru di Kuwait memutuskan tidak akan melayani semua warga asing di neger itu. Demikian pernyataan pemerintah Kuwait, Rabu (22/2/2017).

Langkah ini dianggap sebagai sebuah keputusan diskriminatif terhadap jutaan pekerja migran miskin di negeri kaya minyak tersebut.

RS Jaber yang dibangun dengan biaya 304 juta dolar atau lebih dari Rp 13 triliun yang berjarak 20 menit dari pusat kota Kuwait City.

Rumah sakit ini adalah fasilitas kesehatan publik pertama yang dibangun di negeri itu sejak 1984.

Penduduk Kuwait menerima layanan kesehatan gratis, meski sebagian besar warga negara Barat yang tinggal di negeri itu memilih asuransi swasta.

Sebagian besar warga asing, terutama dari sesama negara Arab dan Asia, memilih menggunakan rumah sakit pemerintah yang disubsidi negara.

Para pengusaha pada umumnya membayar premi asuransi kesehatan 50 dinar atau sekitar Rp 2 juta per pekerja tiap tahun.

Sekitar 70 persen dari 4,2 juta penduduk Kuwait diperkirakan lahir di luar negeri.

"Buruh migran mendapatkan visa kerja, sehingga mereka harus diperlakukan dengan layak," kata Dr Yusef al-Muhanna, dokter bedah berusia 34 tahun.

Dikriminasi ini menurut Al-Muhanna melanggar sumpah seorang dokter.

"Kami tak boleh melihat paspor pasien. Kami seharusnya bertindak berdasarkan kondisi medisnya," tambah Muhanna.

Pada 2016 dilaporkan klinik-klinik kesehatan dan rumah sakit di kota Jahra dan Kuwait City menolak pasien warga asing jika bukan dalam kondisi darurat.

Keputusan ini merupakan salah satu dari serangkaian langkah yang dirancang untuk meprioritaskan hak-hak warga Kuwait dibanding para ekspatriat asing.

Pada April tahun lalu, parlemen Kuwait mengesahkan undang-undang yang menaikkan harga listrik dan air bersih di permukiman-permukiman warga asing.

Belakangan para warga asing di Kuwait merasa selalu menjadi  kambing hitam berbagai masalah di negeri itu.

"Banyak masalah besar yang menyangkut kenyamanan publik seperti kemacetan lalu lintas, rumah sakit yang terlalu penuh, dan berbagai hal lain ditimpakan kepada warga asing," kata Hind Francis, peneliti di Rai Institute.