Dukung Masyarakat Adat AS, Paus Fransiskus Kritik Presiden Trump

VATIKAN, KOMPAS.com - Pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus menegaskan, adanya persetujuan masyarakat adat merupakan hal mutlak sebelum sebuah kegiatan ekonomi dapat digelar di tanah leluhur mereka.

Pernyataan tegas Paus ini menjadi sebuah kritik langsung kepada Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Trump berniat membangun jalur pipa minyak bernilai 3,8 miliar dollar AS melewati tanah ulayat penduduk asli Amerika. Rencana itu mendapat tentangan dari masyarakat adat.

Seperti diberitakan AP, Paus, Rabu (15/2/2017), bertemu dengan perwakilan masyarakat adat yang mengikuti pertemuan agrikultural PBB di Vatican City.

Paus mengatakan, kunci utama dalam menghadapi persoalan macam ini adalah bagaimana merekonsilisasi hak perlindungan budaya dan wilayah masyarakat adat dalam pembangunan itu. 

"Dalam hal ini, hak untuk didahulukan dan diinformasikan harus selalu menang," kata Paus.

"Hanya kemudian, apakah mungkin untuk menjamin kerjasama yang damai antara pemegang otoritas dan masyarakat adat, mengatasi konfrontasi dan konflik," sebut Paus.

Seperti diberitakan, suku asli Cheyenne River dan Standing Rock Sioux menggugat rencana Presiden Trump.

Mereka mendesak agar pembangunan di bentangan akhir jalur pipa minyak Dakota dihentikan.

Jalur tersebut sedianya akan menyalurkan minyak dari ladang minyak Bakken di Dakota Utara, melintasi empat negara bagian, ke titik pengiriman di Illinois.