Dukung Masyarakat Adat AS, Paus Fransiskus Kritik Presiden Trump

VATIKAN, KOMPAS.com - Pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus menegaskan, adanya persetujuan masyarakat adat merupakan hal mutlak sebelum sebuah kegiatan ekonomi dapat digelar di tanah leluhur mereka.

Pernyataan tegas Paus ini menjadi sebuah kritik langsung kepada Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Trump berniat membangun jalur pipa minyak bernilai 3,8 miliar dollar AS melewati tanah ulayat penduduk asli Amerika. Rencana itu mendapat tentangan dari masyarakat adat.

Seperti diberitakan AP, Paus, Rabu (15/2/2017), bertemu dengan perwakilan masyarakat adat yang mengikuti pertemuan agrikultural PBB di Vatican City.

Paus mengatakan, kunci utama dalam menghadapi persoalan macam ini adalah bagaimana merekonsilisasi hak perlindungan budaya dan wilayah masyarakat adat dalam pembangunan itu. 

"Dalam hal ini, hak untuk didahulukan dan diinformasikan harus selalu menang," kata Paus.

"Hanya kemudian, apakah mungkin untuk menjamin kerjasama yang damai antara pemegang otoritas dan masyarakat adat, mengatasi konfrontasi dan konflik," sebut Paus.

Seperti diberitakan, suku asli Cheyenne River dan Standing Rock Sioux menggugat rencana Presiden Trump.

Mereka mendesak agar pembangunan di bentangan akhir jalur pipa minyak Dakota dihentikan.

Jalur tersebut sedianya akan menyalurkan minyak dari ladang minyak Bakken di Dakota Utara, melintasi empat negara bagian, ke titik pengiriman di Illinois.

Warga adat tersebut menilai, proyek yang sedang dikerjakan perusahaan yang berpusat di Texas, Energy Transfer Partners, mengancam sumber air minum mereka.

Proyek itu pun mengganggu situs budaya dan kemampuan warga adat untuk mempraktikkan ritual keagamaan mereka, yang tergantung kepada air murni.

Bagian akhir dari jalur pipa minyak itu akan melintasi sumber air mereka di Sungai Missouri, yang juga menjadi tanda perbatasan di timur bagi kedua suku itu. 

Di sisi lain, perusahaan konstruksi yang menangani pembangunan ini telah menegaskan bahwa sumber air alam di kawasan itu akan tetap aman.

Pada hari-hari terakhir pemerintahan Presiden Barack Obama, badan-badan federal yang memiliki otoritas atas sumber mata air mengaku tak akan mengeluarkan ijin pembangunan hingga ada hasil studi lingkungan.

Namun, Presiden Trump yang sudah lama mengisyaratkan persetujuannya atas proyek ini, bulan lalu memerintahkan para teknisi dari militer AS untuk melanjutkan pembangunan.

Paus Fransiskus telah sejak lama menjadi tokoh yang keras menyuarakan dukungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Diberitakan sebelumnya, sengketa pembangunan jalur pipa minyak ini telah memicu aksi protes dan bentrokan, hingga berujung pada ditangkapnya 700-an orang.