Netanyahu Segera Bertemu Trump, Tolak Kemerdekaan Palestina

JERUSALEM, KOMPAS.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak terbentuknya negara Palestina, kata seorang anggota kabinet senior negara tersebut pada Senin (13/2/2017).

Menteri Keamanan Publik, Gilan Erdan, menyampaikan hal tersebut menjelang kunjungan Netanyahu ke Amerika Serikat (AS) untuk bertemu Presiden Donald Trump, pekan ini, seperti dilaporkan Reuters pada Senin ini.

Hingga kini masih belum diketahui apakah Netanyahu akan menyampaikan sikap tersebut secara terbuka dalam pertemuan itu.

Netanyahu selama ini belum pernah menarik dukungan pada kemerdekaan Palestina secara terbuka. Juru bicara PM Israel itu juga menolak berkomentar.

Erdan adalah politikus dari Partai Likud yang dikepalai oleh Netanyahu.

"Saya kira, semua anggota kabinet keamanan, dan terutama perdana menteri sendiri, menolak berdirinya negara Palestina," kata Erdan kepada stasiun radio militer, Minggu (12/2/2017), menjelang keberangkatan Netanyahu ke Washington pada Rabu (15/2/2017).

"Tidak ada yang beranggapan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, negara Palestina adalah sesuatu yang benar-benar terwujud," kata dia dalam wawancara itu.

Namun, saat ditanya apakah Netanyahu akan terbuka menyatakan sikap penolakan itu saat bertemu Trump, Erdan mengatakan, "perdana menteri harus mempertimbangkan beberapa hal dan bagaimana pertemuan berlangsung. Tidak ada yang tahu sikap presiden dan para stafnya."

Palestina kini tengah memperjuangkan kemerdekaan di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota.

Berdirinya negara Palestina itulah yang disebut sebagai solusi dua negara.

Ketiga wilayah itu dikuasai oleh Israel dalam perang tahun 1967 meski kemudian menarik pasukannya dari Gaza pada 2005.

Sementara itu sejumlah pemimpin Palestina dan pemerintahan AS di bawah mantan Presiden Barack Obama, berulang kali mengkritik komitmen Netanyahu terhadap solusi dua negara karena membiarkan pembangunan pemukiman yang sedianya akan menjadi wilayah Palestina.

"Ini bukan hanya kata-kata. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan garis kanan ekstrim di Israel justru mempersulit terbentuknya negara Palestina," kata Wasel Abu Yousseff, pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), menanggapi komentar Erdan.

Sejak Trump resmi menjabat sebagai presiden pada bulan lalu, Netanyahu telah memberi izin pembangunan 6.000 rumah di Tepi Barat dan Jerusalem Timur.

Kebijakan itu dikecam oleh dunia internasional meski AS masih diam.

Meski demikian, pemerintah Trump dalam beberapa hari terakhir berubah sikap dan mengatakan bahwa pembangunan pemukiman Yahudi baru tidak membantu terwujudnya perdamaian.

Netanyahu sendiri selama ini mengatakan bahwa jika Palestina ingin merdeka, negara itu tidak boleh memiliki kekuatan militer dan harus mengizinkan tentara Israel beroperasi di wilayah Palestina.

Saat ini, Palestina, yang punya sekitar 2,5 juta penduduk di Tepi Barat mempunyai otoritas terbatas dan harus tinggal bersama 350.000 pemukim Yahudi.