"Melawan" Gedung Putih, 900-an Diplomat AS Tanda Tangani Memo Kritik Trump

WASHINGTON, KOMPAS.com — Ratusan diplomat Amerika Serikat menentang peringatan Gedung Putih.

Mereka menandatangani memo perbedaan pendapat kepada Kementerian Luar Negeri, yang mengkritik kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump, Selasa atau Rabu (1/2/2017) WIB.

Para diplomat itu "menggugat" kebijakan Trump yang membekukan pemberian visa bagi warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Baca: Trump Resmi Batasi Laju Imigran dari 7 Negara Ini

Seperti diberitakan AP, langkah ini diyakini menjadi satu pernyataan bersama yang paling populer dan mendapat banyak dukungan terkait perbedaan pendapat dalam sejarah Kementerian Luar Negeri AS.

Pejabat Kemenlu menyebutkan, telegram itu diterima hanya berselang sehari setelah Juru Bicara Gedung Putih Sean Spicer meminta pejabat yang tak setuju dengan kebijakan baru Trump untuk mengundurkan diri.

"Mereka harus mematuhi program itu, atau silakan mengundurkan diri," kata Spicer.

Kantor berita Reuters menyebut ada sekitar 900 diplomat yang menyematkan tanda tangan dalam memo yang disebarkan melalui telegram sepanjang akhir pekan lalu.

Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum diperoleh informasi terkait jumlah pasti diplomat yang memberikan tanda tangannya.

Pejabat yang mengungkap informasi ini mengaku tidak berwenang untuk membahas masalah ini secara terbuka, dan meminta agar identitasnya tak diungkap.

Di dalam dokumen itu ditegaskan, perintah eksekutif Trump yang ditandatangani akhir pekan lalu telah melawan nilai-nilai yang hidup di tengah bangsa AS.

Perintah itu pun akan memicu sentimen anti-AS dalam pergaulan internasional.

"Kebijakan yang menutup pintu bagi 200 juta pendatang legal di AS, demi sebuah keyakinan untuk mencegah masuknya segelintir orang yang berniat mengancam AS dengan menggunakan sistem visa yang ada, hal itu tak akan membuat negara ini lebih aman."

Demikian pernyataan para diplomat yang dituangkan dalam rancangan telegram perbedaan pendapat tersebut.

"Pelarangan ini melawan jiwa bangsa Amerika dan melawan nilai konstitusi AS yang menjadi janji kami saat dilantik sebagai pejabat federal." 

Telegram perbedaan pendapat adalah sebuah mekanisme bagi para diplomat AS untuk menyampaikan perbedaan pandangan secara internal terkait kebijakan Pemerintah AS.

Mekanisme ini dibuat saat pecah Perang Vietnam, dan terakhir banyak digunakan oleh diplomat untuk mengkritik Presiden Barack Obama terkait kebijakannya tentang konflik di Suriah.

Dalam kasus tersebut, Menteri Luar Negeri John Kerry bertemu dengan para diplomat yang berbeda pandangan itu untuk berdiskusi tentang keprihatinan mereka.

Hingga hari ini, pemilihan kandidat menteri luar negeri dalam kabinet Trump, Rex Tillerson, masih menunggu persetujuan dari senat.

Belum diperoleh informasi, apakah Tillerson akan memberikan tanggapan atas munculnya memo tersebut.

Baca: Pilah Kebijakan Imigrasi Berdasar Agama, Trump Langgar Konstitusi?