Aksi Demonstrasi Terjadi di Lebih dari 65 Kota di AS

KOMPAS.com - Hanya beberapa hari sebelum pelantikan Donald Trump menjadi Presiden ke-45 Amerika Serikat, gelombang aksi demonstrasi untuk mendukung hak migran dan minoritas mulai terjadi, di lebih dari 65 kota di seluruh AS.

Di Washington, DC misalnya. Gereja Metropolitan African Methodist Episcopal (AME) yang terkenal karena sejarah hak-hak sipilnya, dipadati warga.

Warga mendesak Trump mundur dari beberapa kebijakan garis keras yang ia lontarkan selama kampanye.

Para pendukung migran berunjuk rasa, mendesak Trump untuk tidak melakukan deportasi massal dan harus mempertahankan program Deferred Action For Childhood Arrivals (DACA).

DACA telah membantu melindungi lebih dari 700.000 migran gelap yang masuk ke AS ketika anak-anak.

"Kami mempersatukan sesama kami, warga AS keturunan Afrika, Asia, dan Amerika Latin, untuk memperjuangkan reformasi migrasi," kata ujar Gustavo Torres dari Casa de Maryland.

"Kami percaya bahwa sekarang Partai Republik memiliki kesempatan karena mereka menuduh Presiden Obama yang menghentikan reformasi imigrasi. Sekarang mereka mendominasi Senat, Kongres, Gedung Putih...," kata dia.

Demonstrasi "Here to Stay" dimulai Sabtu, saat hari libur federal, di mana rakyat AS mengenang Dr. Martin Luther King Jr yang berjuang keras mengakhiri rasialisme dan meningkatkan hak-hak sipil pada tahun 1950-an sampai 1960-an.

Lebih dari 2.500 orang berkumpul di gereja untuk menghormati Martin Luther King dan menyatakan niat mereka untuk menolak kebijakan Trump.

Warga AS lainnya, Maria Gomes, mengatakan, "Saya di sini untuk mendukung orang-orang ini. Apakah Anda memiliki atau tidak memiliki dokumen, tidak peduli."

Sementara, seorang yang sudah lama menjadi warga AS, Tina Kesawong mengatakan, “Kami datang untuk berjuang dan kami mempunyai hak yang sama."

Selama kampanye sebelum pemilihan umum November lalu, Trump bersumpah untuk mengakhiri program DACA.

Trump pun akan membangun tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko dan mendeportasi antara dua sampai tiga juta orang yang tinggal di negara ini tanpa izin.

Trump pun bersikeras program DACA, yang membantu anak-anak imigran tidak sesuai dengan Konstitusi.

Ambar Pinto, seorang imigran gelap mengatakan, "saya dan keluarga saya telah beberapa kali membicarakan tentang hak-hak kami di meja makan, tentang razia."

"Bagaimana jika petugas imigrasi menggerebek rumah kami? Kami sudah menyiapkan dokumen kami. Dan kami tahu apa yang harus dilakukan dalam kasus deportasi," ungkap Pinto.

"Tetapi banyak keluarga di seluruh negara ini yang belum melakukan yang serupa," sambung dia.

Kelompok minoritas, imigran dan politisi yang mendukung mereka mengaku akan terus berjuang untuk hak-hak mereka.