Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 06/01/2017, 07:58 WIB
EditorPascal S Bin Saju

SEOUL, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (Korsel) telah secara resmi memulai sidang pemakzulan Presiden Park Geun-hye, Kamis (5/1/2017), tanpa kehadiran presiden.

Anggota parlemen yang mengusulkan impeachment dan pengacara presiden untuk memaparkan argumen di depan mahkamah.

Parlemen Korsel senada menuduh Presiden Park melakukan pelanggaran konstitusi secara berat dan luas, seperti dilaporkan Deutche Welle.

Park dituding melakukan tindak pidana korupsi dan mengizinkan teman dekatnya merekayasa urusan pemerintahan demi keuntungan pribadi.

Jaksa penuntut dalam sidang Kweon Seong Dong mengatakan Park harus dilengserkan dari jabatannya sebagai presiden untuk memulihkan kerusakan dan kerugian terhadap demokrasi.

Presiden Park dituduh berkolusi dengan teman dekatnya Choi Soon-sil, anak perempuan mendiang pendeta Choi Tae-min yang jadi penasehat spritual Park, melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Choi saat ini meringkuk dalam tahanan, dengan tuduhan memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan hubungan baiknya dengan presiden.

Akibat aksi kolusi, korupsi dan nepotisme itu jutaan rakyat Korsel sudah beberapa kali turun ke jalanan, menggelar aksi protes berminggu-minggu menuntut pemakzulan presiden perempuan tersebut.

DW/Getty Mahkamah Konstitusi Korea Selatan telah secara resmi memulai sidang pemakzulan Presiden Park Geun-hye, Kamis (5/1/2017), tanpa kehadiran presiden.
Ragukan tuduhan

Dalam sidang pemakzulan yang dimulai Kamis (5/1/2017) itu, Presiden Park tidak hadir secara pribadi.

Pengacaranya, Lee Joong-hwan menolak semua tuduhan, dengan argumen tidak ada bukti dan tidak bisa dijadikan dasar dakwaan.

"Semua tuduhan berdasar laporan media, bukan bukti tindak kriminal", ujar Lee.

Pengacara Presiden Park juga menyebutkan, kliennya punya hak untuk menolak hadir di pengadilan, karena sejauh ini tuduhan terhadap presiden belumn dibuktikan sepenuhnya.

Park sudah dua kali menolak undangan tim penyidik untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut.

Presiden Park sudah meminta maaf secara terbuka, atas kesalahannya memberikan kepercayaan penuh kepada sahabatnya Choi.

Namun, Presiden Korsel itu menolak tuduhan jaksa yang menyebutkan ia melakukan kolusi.

Majelis Nasional Korsel dalam voting bulan Desember 2016 dengar suara mayoritas menyetujui pemakzulan.

Mahkamah Konstitusi setelah voting punya waktu enam bulan untuk memutuskan, apakah presiden Park harus lengser dari jabatannya, atau dipulihkan kembali kekuasaannya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sumber DW
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke