Kompas.com - 24/12/2016, 14:52 WIB
EditorBayu Galih

Mesir merupakan negara pertama yang mengusulkan rancangan Undang-undang terkait permukiman Israel. Namun, belakangan Mesir menarik kembali usulnya setelah terjadi komunikasi antara Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dengan Presiden Terpilih AS, Donald Trump.

Sebelumnya pada hari Kamis, Donald Trump mendesak Dewan Keamanan untuk mementahkan resolusi itu.

Dalam sebuah pernyataan, Trump mengatakan bahwa "perdamaian antara Israel dan Palestina hanya akan terjadi melalui negosiasi langsung antara para pihak, dan tidak melalui penetapan persyaratan oleh PBB".

"Ini menempatkan Israel dalam posisi perundingan yang sangat lemah dan sangat tidak adil untuk semua warga Israel," ujar Trump.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.