16 Negara UE Tekan Rusia soal Kesepakatan Pengendalian Senjata

BERLIN, KOMPAS.com - Sebanyak 15 negara Uni Eropa telah bergabung dengan Jerman untuk menekan perjanjian pengendalian persenjataan baru dengan Rusia.

Seperti dikutip koran Die Welt, Jumat (25/12/2016), dialog lebih lanjut diperlukan untuk mencegah perlombaan persenjataan di Eropa setelah aksi Rusia di Semenanjung Crimea dan Ukraina Timur.

"Keamanan Eropa dalam bahaya," kata Menteri Luar Negeri Jerman, Frank-Walter Steinmeier, kepada koran Die Welt.

"Sesulit hubungan dengan Rusia mungkin saat ini kita membutuhkan pembahasan lebih lanjut, tidak kurang," ujarnya melanjutkan.

Steinmeier, seorang Sosial Demokrat yang dinominasikan sebagai Presiden Jerman pada periode mendatang, pertama kali terlibat dalam kesepakatan senjata yang baru dengan Rusia pada Agustus lalu untuk menghindari meningkatnya ketegangan di Eropa.

Ke-15 negara yang masuk ke dalam Organisasi Keamanan dan Kerja Sama Eropa (OSCE) telah menyetujui inisiatif yang diajukan Steinmeier.

Negara tesebut antara lain Perancis, Italia, Austria, Belgia, Swiss, Republik Ceko, Spanyol, Finlandia, Belanda, Norwegia, Rumania, Swedia, Slovakia, Bulgaria, dan Portugal.

Kelompok itu berencana untuk mengeluarkan pernyataan bersama pada Jumat dan akan bertemu kembali dalam musyawarah pada pertemuan tingkat menteri OSCE di Hamburg, Jerman, 8-9 Desember, yang saat ini memegang periode rotasi jabatan presiden organisasi tersebut.

Steinmeier mengutuk aneksasi Rusia terhadap Crimea dan dukungannya kepada kelompok separatis di Ukraina Timur, dengan menyebutnya sebagai tindakan yang meremehkan ikatan kuat kepercayan yang telah dibentuk puluhan tahun dan mengancam kemunculan perlombaan persenjataan baru.

Dia mendesak lebih banyak negara untuk bergabung dengan inisiatif pengendalian senjata tersebut.

"Kita memiliki tanggung jawab untuk meninggalkan ketidakpastian dalam usaha meningkatkan keamanan dan perdamaian," ujarnya dalam surat kabar tersebut sebagaimana dikutip Reuters.

Pihak resmi Amerika Serikat merasa skeptis dengan inisiatif tersebut, menilik pada kegagalan Rusia untuk mematuhi perjanjian dan kesepakatan yang telah ada.

Steinmeier juga membalas kritik resmi AS dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada Juni usai memperingatkan bahwa manuver militer Barat di Eropa Timur sebagai tindakan "ajakan perang dan pamer kekuatan" yang bisa memperburuk ketegangan dengan Rusia.

Partai Sosial Demokrat (SPD) secara umum ingin kembali berdamai dengan Rusia dibanding Kanselir Jerman Angela Merkel yang lebih konservatif.

Kedua partai khawatir terhadap komentar Presiden AS terpilih Donald Trump saat kampanye terkait upaya membangun ulang hubungan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan mengusulkan untuk mengurangi perlindungan pada sekutunya di NATO.