Pemerintah RD Kongo Didesak Ciptakan Transisi Damai

KINSHASA, KOMPAS.com - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mendesak pemerintah Republik Demokratik (RD) Kongo agar menciptakan transisi kekuasaan yang damai.

Hal tersebut disampaikan diplomat dari beberapa negara anggota DK PBB dalam kunjungan ke pada Sabtu (12/11/2016) dan Minggu (13/11/2016) seperti dilaporkan Reuters, Senin (14/11/2016).

Kunjungan tim DK PBB itu bertujuan untuk mengatasi kebuntuan terkait masa jabatan Presiden Josep Kabila dan mencegah terjadinya kerusuhan besar saat masa jabatan Kabila berakhir.

Masa jabatan Presiden Kabila seharusnya berakhir pada 19 Desember 2016. Namun, ia menolak mundur sebelum pemilu digelar.

Pelaksanaan pemilu ditunda hingga April 2018 karena proses registrasi yang lambat.

Kabila berjanji akan terus menjabat sampai pemilu berlangsung, tetapi oposisi menuduh Kabila memanipulasi proses pendaftaran pemilih sehingga terus berkuasa di RD Kongo.

Meski demikian, pendukungnya menyangkal tuduhan itu. Sejumlah aksi unjuk rasa digelar menentang Kabila yang telah berkuasa sejak ayahnya dibunuh pada 2001.

Lebih dari 50 orang tewas akibat kerusuhan September lalu. Anggota DK PBB mengatakan, upaya Kabila mengubah UU tidak menyelesaikan masalah.

Oposisi menuduh, rencana itu memungkinkan Kabila menjabat hingga tiga periode. "RD Kongo akan menghadapi masa paling penting dalam sejarahnya," kata Dubes Perancis untuk PBB, Francois Delattre.

"Untuk pertama kalinya, transisi kekuasaan yang damai jelang akhir jabatan Presiden Kabila mungkin terwujud," katanya.

Dubes Angola untuk PBB, Ismael Abraao, mengaku akan lebih memperhatikan resolusi damai krisis tersebut.

"Kami telah mendapatkan jaminan. Tiap orang ingin menghindari kemungkinan terburuk. DK PBB siap bekerja sama dengan pemerintah menciptakan perdamaian," katanya.

"Masa jabatan tiga periode bukan solusi untuk krisis ini karena pemecahannya justru dicapai melalui dialog antarpihak," tambahnya.

Leonard She Okitundu, seorang senator partai pendukung Kabila berupaya meluruskan kekhawatiran banyak pihak bahwa Presiden Kabila akan kembali menjabat.

"Isu itu bukan lagi masalah karena UU melarangnya. Tidak akan ada masa jabatan hingga tiga periode," ujar Okitundu.