SEOUL, KOMPAS.com - Salah satu pertanyaan yang sulit ditemukan jawabannya di Korea Utara adalah pendapat warga negeri itu tentang sang pemimpin, Kim Jong Un.

Selama bertahun-tahun para peneliti di Seoul, Korea Selatan hanya melakukan survei tentang pendapat warga Korea Utara yang kabur dari negaranya dan menetap di Selatan.

Kini, sebuah proyek baru digelar Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), sebuah lembaga riset berbasis di Washington, untuk mencari pendapat warga Korea Utara yang masih tinggal di negaranya.

"Proyek ini memberi kami jalan untuk mengetahui pemikiran warga biasa Korea Utara," kata Victor D Cha, ketua studi Korea di CSIS.

Dia bertanggung jawab dalam proyek "Beyond Parallel" yang didedikasikan untuk upaya penyatuan Korea.

"Ini adalah kali pertama kita akan mendengar langsung pendapat warga Korea utara di negara mereka sendiri," tambah Victor.

Untuk menjalankan survei ini sebuah badan non-pemerintah yang bekerja di Korea Utara, yang tak disebut namanya, digandeng untuk menjalankan survei ini.

Hasil survei ini sudah dirilis pada Rabu (2/11/2016), setelah organisasi itu mewawancarai 20 orang pria dan 16 perempuan berusia antara 28-80 tahun.

Warga yang diwawancara ini berasal dari berbagai latar belakang yaitu dokter, buruh, tukang bangunan, pekerja pabrik hingga presiden perusahaan di berbagai wilayah Korea Utara.

Victor mengakui, dia sendiri tak mengetahui cara organisasi itu melakukan survei dan juga tak tahu apakah para responden mengetahui mereka sedang ditanyai untuk kebutuhan survei.

"Ini bukan survei seperti yang dilakukan Gallup atau lembaga survei biasa," ujar Victor.

"Survei ini hanya menyertakan 36 orang, tapi survei ini menanyai lebih banyak orang ketimbang survei lain di Korea Utara. Hasilnya biasa saja tetapi cukup untuk memberikan gambaran," tambah dia.

Sebanyak 35 responden, lanjut Victor, mengaku bahwa keluarga, teman atau tetangga mereka mengeluhkan atau mengolok-olok pemerintah dalam pembicaraan pribadi mereka.

"Bagi masyarakat dunia, terutama yang tinggal di komunitas yang bebas dan terbuka, temuan semacam ini tentu bukan hal yang aneh,"  demikian isi survei itu.

"Namun, Korea Utara bukan sebuah komunitas yang bebas dan terbuka. Semua responden, kecuali satu, mengatakan warga mengeluhkan dan mengolok-olok pemerintah," tamba survei itu.

"Jumlah ini merupakan angka yang luar biasa mengingat kondisi rezim pemerintah yang sangat anti terhadap kritik," masih kata survei tersebut.

Sebenarnya, sejak 2008 para akademisi di Universitas Nasional Seoul sudah melakukan survei serupa tetapi dengan sumber para warga Korea Utara yang memmbelot.

Dari 30.000 warga Korea Utara yang tinggal di Selatan, tentu saja mereka semua secara konsisten mengkritik pemerintah negara asal mereka.

"Survei ini menjadi penegas pendapat para pembelot, tetapi pendapat para pembelot merupakan sampel yang bias," ujar Victor.

Sebab, lanjut dia, sangat wajar warga yang tak puas dengan pemerintahannya kabur ke luar negeri untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

"Temuan yang mengungkap bahwa sebagian besar warga yang masih tinggal di Korea Utara mengolok-olok pemerintah merupakan hal yang lain," kata Victor.

Korea Utara secara reguler selalu menempati posisi paling bawah dalam urusan negara yang menjamin kebebasan berbicara.

Laporan terbaru dari Freedom House mencatat, Korea Utara adalah salah satu negara dengan lingkungan yang paling represif untuk media.

Hanya beberapa orang anggota paling elite dari rezim pemerintah yang memiliki akses internet atau informasi dari luar negeri.