Ankara Abaikan Ancaman Uni Eropa Terkait Kebebasan Pers

ISTANBUL, KOMPAS.com - Pemerintah Turki, Selasa (1/11/2016), mengaku akan mengabaikan ancaman "harga mati" Eropa terkait kebebasan pers.

Turki juga dengan itu menepis kritik terhadap penangkapan sejumlah wartawan senior dari media oposisi di negara itu, seperti dilaporkan Reuters.

Sebelumnya pada Senin (31/10/2016), kepolisian Turki menangkap sejumlah pemimpin redaksi, redaktur dan petinggi surat kabar Cumhuriyet.

Pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan menuduh para pekerja media itu telah menghasut upaya kudeta militer lewat berbagai pemberitaannya.

Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) mengkritik langkah yang diambil pemerintah Erdogan.

Ketua Parlemen Eropa, Martin Schulz, menyebutkan, penangkapan oleh aparat Turki itu adalah pelanggaran atas "harga mati" terhadap kebebasan mengungkapkan pendapat.

"Kami tidak peduli dengan harga mati dari Anda. Hanya warga Turki berhak menentukannya. Lalu, apa pentingnya harga mati dari Anda," kata Perdana Menteri Binali Yildirim di Parlemen Turki.

"Turki takkan tunduk pada ancaman apapun. Turki memperoleh kekuasaan dari warga dan hanya kepada warga kami bertanggung jawab," kata Yildirim.

Surat kabar Cumhuriyet, salah satu dari sedikit media kritis terhadap Presiden Erdogan, dituding melanggar hukum.

Harian tersebut dituduh telah membela kelompok garis keras Kurdi dan jaringan ulama ternama Turki, Fethullah Gulen, yang kini berada di AS sebagai dalang upaya kudeta pada medio Juli 2016.

Menurut kantor berita Anadolu, wartawan harian Cumhuriyet diduga memicu upaya kudeta melalui "pesan tersembunyi" dalam sejumlah kolom menjelang terjadinya insiden tersebut.

Dalam tajuknya, harian tersebut menulis, "Meskipun para penulis kami telah ditangkap, harian ini akan terus berjuang untuk demokrasi dan kebebasan sampai titik penghabisan."

Tajuk itu juga membela diri dengan menyatakan bahwa mereka telah berulang kali mengkritik Gulen karena berupaya mengubah garis sekularisme Turki menjadi negara agama.

Harian Cumhuriyet mengaku sering menjadi sasaran pejabat negara, yang dekat dengan Gulen.

Terkait kritik dari UE, Ankara menyatakan bahwa blok tersebut telah mengabaikan besarnya ancaman terhadap negara dari upaya kudeta.

"Kami tak memiliki persoalan dengan kebebasan pers. Soal ini kami tak sepakat dengan Eropa. Mereka selalu mengusung kebebasan pers saat kami mau memberantas terorisme," kata Yildirim.

Turki telah memecat lebih dari 110.000 pejabat negara yang diduga pengikut Gulen. Sejumlah pembela HAM mengkritik langkah itu karena dinilai berlebihan.

Pada Senin, wartawan veteran Kadri Gusel, yang baru bekerja untuk Cumhuriyet sejak Mei, ditangkap. Sehingga, 13 pekerja surat kabar tersebut telah ditangkap polisi Turki.