Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

17 Negara Anggota PBB, Termasuk Indonesia, Tolak Hak LGBT

Kompas.com - 13/10/2016, 07:23 WIB

LONDON, KOMPAS.com — Kelompok 17 negara yang dipimpin Belarus menolak pencantuman hak-hak kaum lesbian, gay, biseksual, dan transjender (LGBT) dalam agenda strategi pengembangan kota PBB yang disebut "New Urban Agenda".

Belasan negara memblokade rencana PBB untuk memasukkan hak-hak masyarakat LGBT dalam strategi perkotaan yang sedang disusun oleh PBB, seperti dilaporkan Reuters, Rabu (12/10/2016).

Kanada yang didukung oleh Uni Eropa, AS, dan Meksiko sebelumnya mendorong adanya pengakuan hak-hak LGBT dan penolakan homofobia.

Usulan Kanada diajukan dalam sebuah risalah agenda kebijakan yang akan dibahas pada konferensi PBB di Ekuador minggu depan.

Agenda kebijakan baru PBB yang disebut "New Urban Agenda" akan berisi berbagai rekomendasi untuk mengatasi tantangan dari perkembangan pesat perkotaan dunia.

Agenda ini diharapkan akan diadopsi pada Konferensi Habitat III di Quito, Ekuador, sebagai pedoman untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan 20 tahun ke depan.

PBB melihat pengakuan hal-hak masyarakat LGBT sebagai langkah signifikan. Sampai saat ini, di 76 negara, hubungan sesama jenis masih diancam sanksi hukum. Di tujuh negara, homoseksualitas bahkan diancam dengan sanksi hukuman mati.

Kampanye penolakan hak LGBT dipimpin oleh Belarus dan mendapat dukungan antara lain dari Indonesia, Rusia, Mesir, Qatar, Pakistan, dan Uni Emirat Arab.

Juru bicara Pemerintah Kanada Josh Buecker mengatakan, negaranya "berjuang keras" untuk memasukkan hak-hak LGBT dan pengakuan meluasnya homofobia terhadap mereka.

"Kami tidak dapat berbicara atas nama negara-negara lain dalam negosiasi untuk deklarasi 'New Urban Agenda'. Sayangnya, masyarakat LGBT memang sering diabaikan," kata Bueckert.

Dalam draf yang sekarang beredar hanya disebutkan di bagian "Call for Action". Hingga kini masih ada kelompok masyarakat di kota-kota yang sering diabaikan dan dirampas hak-haknya, antara lain perempuan dan anak perempuan, orang cacat, masyarakat adat, warga tunawisma, pengungsi dan pemuda, tetapi tidak disebutkan warga LGBT.

Pembahasan draf "New Urban Agenda" telah diadakan selama berbulan-bulan di berbagai tempat.

Pertemuan terakhir antara lain digelar di Surabaya Juli lalu dan di New York, Agustus lalu.

AP/Elaine Thompson Dua murid di SMU Nathan Hale di Seattle, AS, menempelkan stiker di pintu dalam upacara peresmian kamar mandi gender netral (17/5/2016).
Pertemuan final minggu depan di Ekuador akan dihadiri oleh sekitar 30.000 anggota delegasi.

Pemerintah Indonesia pada Agustus lalu menyatakan bahwa "tidak ada ruang" untuk gerakan LGBT di negara ini.

Halaman:
Sumber DW/Reuters
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com