Selama Erdogan Berkuasa, Turki Takkan Boleh Bergabung di Uni Eropa

BRUSSELS, KOMPAS.com - Birokrat Uni Eropa mengatakan, Turki takkan pernah dibiarkan bergabung dengan blok negara-negara Barat itu selama Presiden Recep Tayyip Erdogan berkuasa.

Media Inggris, Daily Express, Rabu (31/8/2016), memberitakan bahwa Komisioner UE dari Jerman Guenther Oettinger tidak mengabaikan kemungkinan Turki menjadi anggota UE di masa depan.

Oettinger menyebutkan, "Hal itu mungkin menjadi sebuah isu untuk periode setelah Erdogan”.

Turki telah memulai perundingan untuk bergabung ke UE sejak 2005, namun perundingan tidak pernah mengalami kemajuan selama 11 tahun ini.

"Mengingat kondisi saat ini, usaha untuk bergabung tidak realistis hingga memasuki satu dekade yang akan datang,” kata Oettinger.

Wakil Kanselor Jerman, Sigmar Gabriel, juga sependapat dengan Oettinger.

Gabriel mengatakan, ia tidak berpikir akan menyaksikan Turki bergabung dengan blok UE selama karier politiknya.

Bahkan Gabriel menambahkan, sekalipun Ankara memenuhi semua persyaratan untuk masuk UE besok, Brussels takkan berada dalam posisi untuk memungkinkan Turki bergabung.

Kesepakatan soal migran antara UE-Turki pada Maret 2016 telah menghidupkan kembali kemungkinan bahwa bagi Turki untuk dapat bergabung dengan blok itu.

Setiap migran yang kedapatan masuk secara ilegal ke UE akan dikirim kembali ke Turki sebagai bagian kesepakatan – dan Turki menerima 5,1 miliar euro atau Rp 75,6 triliun dari Brussels.

Dalam perkembangannya, kesepakatan itu tidak berjalan efektif. Sebab, jumlah migran ilegal yang mengalir ke wilayah UE justru terus meningkat.

Otoritas Yunani mengatakan, 462 pendatang baru telah melakukan perjalanan sejak Senin (29/8/2016) pagi – terbesar sejak kesepakatan dengan Turki dilakukan.

Menurut Perserikatakan Bangsa-Bangsa, sekitar 100 migran telah tiba di pulau-pulau di Yunani setiap hari sejak awal Agustus atau meningkat dari 60 orang per hari pada Juli.

UE juga telah berseberangan pendapat dengan cara Erdogan dalam merespons masalah pasca upaya kudeta yang gagal pertengahan 15 Juli lalu karena cenderung otoriter atau sewenang-wenang.

Belum ada reaksi dari Erdogan mengenai pernyataan Oettinger dan Gabriel.