Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini, Mahkamah Agung Perancis Putuskan soal Burkini

Kompas.com - 26/08/2016, 10:53 WIB

PARIS, KOMPAS.com - Mahkamah Agung Perancis, Jumat (26/8/2016), akan memutuskan apakah akan mengukuhkan atau mencabut aturan yang melarang perempuan Muslim mengenakan burkini di pantai-pantai wisata di Perancis.

Pada Kamis (25/8/2016), mahkamah mendengarkan argumentasi dari Liga HAM dan sebuah kelompok anti-Islamofobia yang mencoba untuk mendesak pemerintah mencabut larangan tersebut.

Keputusan yang akan dibuat pada pukul 15.00 waktu setempat itu atau sekitar pukul 21.00 WIB akan menjadi preseden bagi 30 kota di Perancis, terutama di sepanjang pesisir selatan, yang sudah menerapkan larangan burkini.

Pekan ini, sebuah pengadilan di kota Nice, pesisir Riviera Perancis, sudah mengukuhkan larangan burkini.

Larangan ini memicu debat panas terkait pakaian renang "full body" itu terutama dari para aktivis hak-hak perempuan dan hukum sekular Perancis yang sangat ketat itu.

Sebelumnya Presiden Francois Hollande mengatakan bahwa seharusnya warga Perancis mematuhi aturan dan menegaskan pemerintah tidak melakukan provokasi atau stigmatigsasi.

Kemarahan terkait larangan ini semakin memuncak setelah serangkaian foto yang diterbitkan media Inggris memperlihatkan polisi Perancis tengah memaksa seorang perempuan Muslim melepas penutup kepalanya saat sedang bersantai di pantai kota Nice.

Kantor wali kota Perancis membantah polisi memaksa perempuan itu membuka burkininya dan perempuan itu hanya menunjukkan kepada polisi bahwa dia mengenakan pakaian renang di bawah kerudungnya itu.

Polisi kemudian menjatuhkan denda kepada perempuan yang kemudian meninggalkan pantai tersebut.

Sementara itu, PM Perancis Manuel Valls mengecam adanya stigma buruk terhadap warga Muslim Perancis tetapi dia menegaskan bahwa burkini adalah sebuah tanda politik penyebaran sebuah agama.

"Kami tak sedang berperang melawan Islam, Republik Perancis terbuka untuk Muslim, kami menjaga mereka dari diskriminasi," kata Valls kepada stasiun televisi BFMTV.

Perbedaan pendapat soal burkini ternyata mulai memecah pemerintahan Presiden Hollande yang berhaluan sosialis.

Menteri Pendidikan Najat Vallaud-Belkacem mengatakan, pengesahan larangan burkini merupakan sebuah perkembangan yang tak diinginkan.

Vallaud-Belkacem menilai, larangan burkini di Nice sangat erat terkait serangan truk bulan lalu yang menewaskan 86 orang.

"Menurut saya, tak ada bukti yang mengaitkan antara terorisme yang dilakukan ISIS dengan pakaian yang dikenakan perempian di pantai," kata Vallaud-Belkacem yang berdarah Maroko itu.

Namun, PM Valls tak mendukung pernyataan salah satu menterinya itu dan bersikukuh larangan burkini diberlakukan untuk "menjaga ketertiban".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber AFP
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com