Duterte Publikasikan 150 Nama Pejabat dan Penegak Hukum yang Terlibat Peredaran Narkoba

MANILA, KOMPAS.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte memublikasikan 150 nama hakim, wali kota, anggota parlemen, polisi, dan tentara yang terlibat perdagangan narkotika di negeri itu.

Duterte kemudian memerintahkan orang-orang yang disebutnya itu untuk menyerahkan diri atau menerima konsekuensinya.

Duterte juga menonaktifkan para personel kepolisian dan militer yang terlibat perdagangan narkotika dari jabatannya dan meminta izin senjata orang-orang itu dicabut.

Duterte juga menarik semua jenis pengawalan terhadap para pejabat negara yang terindikasi terlibat dalam perdagangan narkoba.

"Semua personel militer dan kepolisian yang terkait dengan orang-orang ini, saya memberi waktu 24 jam untuk melapor ke unit induk kalian atau saya akan menghantam kalian dan memecat kalian," kata Duterte dalam pidatonya di sebuah kamp militer di kota Davao, Minggu (7/8/2016).

Dia menambahkan, daftar nama pejabat, hakim, dan para penegak hukum yang diperolehnya dari militer dan kepolisian bisa saja salah.

Namun, sebagai presiden, lanjut Duterte, dia berkewajiban mengungkap kepada publik bagaimana masalah narkotika bisa begitu menggurita.

Dalam daftar nama itu terdapat delapan hakim, salah satunya sudah tewas ditembak pada 2008 dan lima orang jenderal yang sudah pensiun atau masih aktif.

Sisanya adalah para wali kota dan perwira kepolisian. Duterte pernah menyebut nama seorang pensiunan jenderal, Vicente Loot, dan dia sudah membantah tuduhan Duterte.

Perang melawan narkoba yang dikobarkan Duterte menjadi salah satu babak paling berdarah dalam sejarah modern Filipina.

Sejak menjabat pada akhir Juni lalu, sebanyak 400 orang tersangka pengedar dan pengguna narkoba tewas dalam baku tembak dengan kepolisian.

Selain itu, 4.400 tersangka ditahan dan lebih dari 500.000 orang menyerah karena takut nyawa mereka berakhir di tangan Duterte.