Kompas.com - 02/08/2016, 18:45 WIB
EditorGlori K. Wadrianto

MANILA, KOMPAS.com - Lebih dari 300 organisasi anti-narkotika dan kelompok pembela hak asasi manusia dari berbagai penjuru dunia, Selasa (2/8/2016), menyerukan agar Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengecam cara Filipina dalam memberantas peredaran narkoba.

Tuntutan ini disampaikan khususnya kepada the International Narcotics Control Board (INCB) dan the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 

Hal ini muncul setelah senator Filipina Leila de Lima menyuarakan tuntutan investigasi atas kebijakan pembunuhan gembong narkoba yang digariskan Presiden Rodrigo Duterte.

Seperti yang diberitakan, Pemerintah Presiden Rodrigo Duterte sudah membunuh ratusan orang yang diduga terlibat peredaran narkoba.

Dia telah mendeklarasikan perang dengan narkoba sejak awal memegang tampuk kekuasaan, dengan cara pembunuhan tersebut.

Baca: Sayembara Pembunuhan Gembong Narkoba di Filipina Dimulai, Hadiah I Rp 45 Juta Terbayar

Senator Leila de Lima dan sejumlah lembaga internasional mengutip data yang menyebutkan polisi telah membunuh ratusan orang sejak Duterte memenangi pemilu pada Mei lalu.

"Ketimbang memastikan perlindungan dan hak bagi para pengguna narkoba, Duterte justru menyerukan pembunuhan terhadap mereka," demikian tertulis dalam sebuah pernyataan dari sekelompok lembaga anti-narkoba.

Di antara lembaga itu ada the Australian Drug Foundation dan Canadian Drug Policy Coalition.

"Daripada memastikan hak dari orang-orang yang diduga terkait kejahatan narkoba, Duterte telah memerintahkan pembunuhan di tempat."

Selanjutnya, penyataan itu mendesak INCB dan UNODC mengecam kebijakan itu, dan menuntut diakhirnya tindakan yang dinilai kejam itu.

Diwartakan Kantor Berita AFP,  De Lima, dalam pidato di hadapan senat di Manila, juga telah menyoroti kebijakan ini.

"Kita tidak seharusnya membayar perang dengan narkoba dengan darah. Jika begitu, kita hanya akan menggadaikan kecanduan narkoba dengan kejahatan lain yang lebih jahat dari kecanduan," kata dia. 

Sebelum menjabat sebagai anggota senat, De Lima adalah Menteri Kehakiman Filipina yang juga memimpin lembaga perlindungan hak asasi manusia di Filipina. 

De Lima mengatakan, polisi kemungkinan juga telah membunuh orang yang belum tentu bersalah dalam hal narkoba. Semua dilakukan dengan dalih pemberantasan peredaran obat terlarang.

Sejak dipastikan bakal memegang kursi kepresidenan para 30 Juni silam, Duterte langsung mengeluarkan jaminan bahwa anggota polisi dan militer tak akan dikenai sanksi dalam pembunuhan pelaku kriminal narkoba.

Baca: Dikritik soal Hukuman Mati, Duterte Sebut Aktivis HAM Orang Bodoh

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.