ANKARA, KOMPAS.com - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menginginkan angkatan bersenjata dan badan intelijen langsung berada di bawah kendali presiden.
Pernyataan ini dilontarkan Erdogan usai pertemuan Dewan Militer Tertinggi (YAS) pada Kamis (28/7/2016), yang dipimpin PM Binali Yildirim.
"Presiden mengatakan, dia akan berdiskusi dengan oposisi untuk menempatkan para panglima militer dan MIT (dinas intelijen) di bawah kendali presiden," ujar seorang anggota parlemen.
Perubahan posisi militer itu membutuhkan amandemen konstitusi sehingga Partai Pembangunan dan Keadilan (AKP) yang berkuasa membutuhkan dukungan oposisi di parlemen.
Saat ini, militer dan dinas intelijen berada di bawah kantor perdana menteri. Menempatkan kedua institusi ini di bawah kendali presiden sejalan dengan rencana Erdogan untuk menjadikan institusi kepresidenan yang kuat.
Juru bicara Erdogan, Ibrahim Kalin mengatakan, setelah pertemuan itu Erdogan menyetujui keputusan YAS untuk mempertahankan Jenderal Hulusi Akar sebagai panglima angkatan bersenjata
Erdogan juga sepakat untuk mempertahankan panglima angkatan darat, laut dan udara sembari mengganti sejumlah perwira tinggi di ketiga angkatan.
Pasca-kudeta yang gagal sebanyak 1,700 personel militer dipecat dan lebih dari 100 jenderal juga diberhentikan. Jumlah jenderal yang dipecat itu mencapai 40 persen dari seluruh jumlah perwira tinggi angkatan bersenjata Turki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.