Kompas.com - 07/07/2016, 16:19 WIB
EditorErvan Hardoko

SEOUL, KOMPAS.com - Amerika Serikat akhirnya memasukkan nama pemimpin Korea Utara Kim Jong Un ke dalam daftar hitam para pelanggar hak asasi manusia.

Bersama 10 pejabat Korea Utara, Kim Jong Un dianggap mendalangi pelanggaran HAM meluas di negeri itu, termasuk pembunuhan di luar persidangan, kerja paksa, dan penyiksaan para tahanan politik.

Kim Jong Un dan para pejabat negeri itu juga dianggap bertanggung jawab atas pembatasan ketat media, aktivitas akademis dan kebudayaan, bahkan memenjarakan orang karena menonton film asing.

"Di bawah pemerintahan Kim Jong Un, Korea Utara terus-menerus melakukan kejahatan terhadap jutaan rakyatnya, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan kerja paksa," kata Adam Szubin, pejabat Kementerian Keuangan AS.

Kementerian Keuangan AS mengatakan, Kim Jong Un bertanggung jawab atas pelanggaran HAM dalam jabatannya sebagai menteri keamanan negara dan kementerian keamanan rakyat.

Menurut sejumlah pejabat di Washington DC, kementerian keamanan negara menahan 80.000 hingga 120.00 orang di kamp-kamp penahanan di mana penyiksaan, eksekusi, serangan seksual, kelaparan, dan perbudakan adalah hal biasa.

Sementara itu, kementerian keamanan rakyat yang juga dikendalikan Kim Jong Un mengelola jaringan pos-pos kepolisian, pusat penahanan, dan kamp-kamp kerja paksa.

Untuk kali pertama pula, Washington juga memasukkan nama-nama pejabat tinggi Korea Utara lain dalam daftar hitam ini.

Mereka antara lain adalah Choe Pu Il, menteri keamanan rakyat; Ri Song Chol, seorang pejabat senior di kementerian keamanan rakyat; dan Kang Song Nam, direktur biro kementerian keamanan negara.

Nama pejabat lain yang masuk dalam daftar ini adalah Cho Yon Jun, yang bertanggung jawab memastikan loyalitas kepada Kim Jong Un, termasuk mengeksekusi siapa saja yang menentang sang pemimpin besar.

Ini bukan kali pertama AS menempatkan seorang kepala negara di dalam daftar sanksi. Beberapa nama yang masuk daftar ini adalah Presiden Irak Saddam Hussein, Presiden Liberia Charles Taylor, dan Robert Mugabe dari Zimbabwe.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Sumber Guardian
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.