Disebut sebagai Pelanggar HAM, Kim Jong Un Masuk Daftar Hitam AS

SEOUL, KOMPAS.com - Amerika Serikat akhirnya memasukkan nama pemimpin Korea Utara Kim Jong Un ke dalam daftar hitam para pelanggar hak asasi manusia.

Bersama 10 pejabat Korea Utara, Kim Jong Un dianggap mendalangi pelanggaran HAM meluas di negeri itu, termasuk pembunuhan di luar persidangan, kerja paksa, dan penyiksaan para tahanan politik.

Kim Jong Un dan para pejabat negeri itu juga dianggap bertanggung jawab atas pembatasan ketat media, aktivitas akademis dan kebudayaan, bahkan memenjarakan orang karena menonton film asing.

"Di bawah pemerintahan Kim Jong Un, Korea Utara terus-menerus melakukan kejahatan terhadap jutaan rakyatnya, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan kerja paksa," kata Adam Szubin, pejabat Kementerian Keuangan AS.

Kementerian Keuangan AS mengatakan, Kim Jong Un bertanggung jawab atas pelanggaran HAM dalam jabatannya sebagai menteri keamanan negara dan kementerian keamanan rakyat.

Menurut sejumlah pejabat di Washington DC, kementerian keamanan negara menahan 80.000 hingga 120.00 orang di kamp-kamp penahanan di mana penyiksaan, eksekusi, serangan seksual, kelaparan, dan perbudakan adalah hal biasa.

Sementara itu, kementerian keamanan rakyat yang juga dikendalikan Kim Jong Un mengelola jaringan pos-pos kepolisian, pusat penahanan, dan kamp-kamp kerja paksa.

Untuk kali pertama pula, Washington juga memasukkan nama-nama pejabat tinggi Korea Utara lain dalam daftar hitam ini.

Mereka antara lain adalah Choe Pu Il, menteri keamanan rakyat; Ri Song Chol, seorang pejabat senior di kementerian keamanan rakyat; dan Kang Song Nam, direktur biro kementerian keamanan negara.

Nama pejabat lain yang masuk dalam daftar ini adalah Cho Yon Jun, yang bertanggung jawab memastikan loyalitas kepada Kim Jong Un, termasuk mengeksekusi siapa saja yang menentang sang pemimpin besar.

Ini bukan kali pertama AS menempatkan seorang kepala negara di dalam daftar sanksi. Beberapa nama yang masuk daftar ini adalah Presiden Irak Saddam Hussein, Presiden Liberia Charles Taylor, dan Robert Mugabe dari Zimbabwe.