Pasca-bom Brussels, Polandia Tolak Tampung Pengungsi

WARSAWA, KOMPAS.com — Perdana Menteri Polandia Beata Szydlo, Rabu (23/3/2016), mengatakan, negaranya tak akan ikut menanggung beban migran di bawah rencana Uni Eropa setelah serangan bom Brussels.

Polandia menjadi negara Uni Eropa pertama yang mengambil langkah itu setelah serangan bom di bandara dan stasiun kereta bawah tanah Brussels yang menewaskan 34 orang dan 270 orang luka, termasuk tiga warga Polandia.

"Setelah apa yang terjadi di Brussels, untuk saat ini tak mungkin mengatakan bahwa kami setuju menerima migran dalam jumlah berapa pun," ujar Szydlo kepada stasiun televisi Superstacja.

Padahal, Partai Hukum dan Keadilan (PiS) tempat Szydlo bernaung sebelumnya bersedia menampung 7.000 orang pengungsi yang sudah disetujui pemerintahan terdahulu pimpinan Eva Kopacz.

"Kami harus menempatkan keamanan warga negara kami di atas segalanya," ujar Szydlo.

Dia mendesak agar negara-negara Eropa menolak pengungsi yang datang hanya untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

"Di antara para migran ini ada teroris," kata Sydzlo.

Seharusnya kelompok pertama pengungsi tiba di Polandia pada akhir Maret atau awal April, setelah para pemimpin Uni Eropa menyepakati sebuah kesepakatan kontroversial pada September lalu.

Isi kesepakatan itu adalah untuk membagi 120.000 pengungsi ke semua negara anggota Uni Eropa.

Ceko, Hongaria, Romania, dan Slowakia menentang usulan itu, sedangkan Polandia menerima di bawah pemerintahan partai Civic Platform (PO) yang saat itu berkuasa.

"Kami menentukan posisi dengan hati-hati, meski akan mendapatkan kritik tajam dari negara lain yang kami sebut sebagai Uni Eropa lama, yang secara serampangan menyepakati masuknya migran ke Eropa," tambah dia.

"Kecerobohan ini adalah sumber dari masalah yang kini kita hadapi. Dengan menyesal saya katakan, Uni Eropa tak belajar dari apa yang sudah terjadi," Szydlo menegaskan.