Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur South Dakota Pakai Veto untuk Redam Regulasi "Toilet Transjender"

Kompas.com - 02/03/2016, 10:43 WIB
PIERRE, KOMPAS.com - Gubernur Negara bagian South Dakota Dennis Daugaard mengunakan hak veto-nya untuk menunda pelaksanaan regulasi yang melarang pelajar transgender menggunakan kamar mandi umum merujuk kepada "tampilan' mereka.

Dengan kata lain, dalam regulasi itu diatur bahwa kaum transgender harus menggunakan kamar ganti dan toilet sesuai dengan jenis kelamin saat mereka dilahirkan.

Veto merupakan kekuatan konstitusional yang dimiliki kepala eksekutif untuk mencegah atau menunda berlakunya undang-undang yang disahkan oleh legislatif.

Jika RUU ini jadi diterapkan, seharusnya South Dakota menjadi negara bagian pertama di AS yang secara tegas menerapkan peraturan tersebut.

Dennis Daugaard, Selasa (1/2/2016), seperti dikutip Kantor Berita AFP, menilai, daripada menimbulkan guncangan dalam dimensi yang lebih luas, maka lebih baik penyelesaian kasus semacam itu ditangani masing-masing sekolah.

"Jadi kasus per kasus," kata dia.

"Ketika muncul situasi yang tidak umum, saya percaya masing-masing pengelola sekolah bisa memberikan solusi yang paling tepat," sambung dia.

"Daripada berupaya membuat regulasi yang berpotensi mengundang perdebatan dan menguras energi, lebih baik perhatian dicurahkan untuk masalah pengembangan aspek pendidikan para siswa," ungkap dia lagi.

RUU tersebut sebenarnya telah disahkan oleh para legislator di South Dakota yang dikuasai Partai Republik. Hal ini terjadi ditengah seruan akan hukum untuk hak-hak gay, lesbian, biseksual, dan transgender.

Kendati demikian, sebenarnya aturan ini pun masih menawarkan sebuah jalan keluar dengan disediakannya, kamar ganti atau kamar mandi single. Hal ini demi menghindari jeratan hukum federal terkait isu diskriminasi transjender. 

Menangapi putusan ini, Thomas Lewis, seorang pelajar transjender berusia 18 tahun di Sioux Falls mengaku bahagia.

"Saya sangat bahagia saat ini, anda tak bisa membayangkannya," kata dia.

Lewis mengaku sebelumnya sudah mendapat dukungan dari pihak sekolah terkait "pilihan"-nya itu. Namun, veto yang diambil sang gubernur sungguh merupakan bentuk dukungan besar bagi Lewis dan kelompoknya. 

"Pemerintah tak akan memaksa kami untuk kembali seperti kamu yang dulu," ujar Lewis. 

Legislator menyetujui RUU itu pada bulan lalu. Para pendukung RUU tersebut berdalih regulasi ini akan melindungi privasi para siswa. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com