Kompas.com - 12/11/2015, 11:29 WIB
Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) tidak ada hubungannya dengan pemerintah Belanda. APPengadilan Rakyat Internasional (IPT) tidak ada hubungannya dengan pemerintah Belanda.
EditorEgidius Patnistik
DEN HAAG, KOMPAS.com — Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) mengenai peristiwa tahun 1965 telah dimulai pada Selasa (10/11/2015) di Den Haag, Belanda. Namun, banyak orang yang bingung dan belum mengerti tentang apa dan mengapa pengadilan ini digelar.

Segera setelah pemberitaan terkait IPT muncul di media massa, sejumlah pengguna media sosial mengungkap kemarahan dan bertanya-tanya: mengapa Belanda menggelar pengadilan soal 1965?

"Harusnya Belanda yang lebih bertanggung jawab terhadap jutaan bangsa Indonesia yang dibunuh," kata satu pengguna Facebook.

Menko Polhukam juga menyiratkan kemarahan yang sama.

"Untuk siapa kau minta maaf? Keluarga korban mana? Pembantaian mana? Sekarang saya tanya Westerling kalau mau, buka-bukaan dong, berapa banyak orang Indonesia dibunuh? Jadi jangan suara bule aja yang kalian dengerin, suara Indonesia juga didengerin," kata Menko Polhukam Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan seperti dikutip berbagai media.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, kepada wartawan, juga mengatakan bahwa pengadilan di Belanda tidak usah ditanggapi karena Belanda juga banyak melakukan pelanggaran HAM.

Pernyataan-pernyataan itu sebetulnya tidak mencerminkan peristiwa IPT 1965.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berikut adalah sejumlah fakta tentang IPT yang bisa membantu Anda memahami konteks peristiwa di Den Haag.

1. Bukan diprakarsai oleh Belanda dan bukan "suara bule"

Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Belanda. Orang-orang yang menginisiasi juga bukanlah orang asing, melainkan aktivis HAM dan sejumlah warga Indonesia yang tinggal di Belanda.

IPT 1965 dikoordinasikan oleh aktivis dan praktisi hukum Nursyahbani Katjasungkana. Sementara Todung Mulya Lubis, pengacara yang dikenal sebagai pejuang hak asasi manusia (HAM), menjadi jaksa ketua.

Tetapi, format sidang dibuat sama seperti pengadilan HAM formal dengan pembentukan tim peneliti yang menghimpun data dan kesaksian, serta penyusunan panel hakim internasional.

Nantinya, ada tujuh hakim yang akan memutuskan perkara, yaitu Sir Geoffrey Nice, Helen Jarvis, Mireille Fanon Mendes France, John Gittings, Shadi Sadr, Cees Flinterman, dan Zak Yacoob.

2. Pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum

Karena diprakarsai dan dibentuk murni oleh warga sipil biasa, IPT berada di luar negara dan lembaga formal seperti PBB. Itu artinya, keputusan apa pun yang dihasilkan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pemerintah Indonesia sudah menegaskan tidak mempunyai masalah dengan proses yang berlangsung di Den Haag.

Namun, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mewanti-wanti IPT itu merupakan bentuk kebebasan berpendapat, bukan bagian dari proses pengadilan internasional.

"Pemerintah Indonesia sudah mempunyai proses tersendiri untuk rekonsiliasi terkait dengan sejarah kita yang masa lalu itu," tambah Arrmanatha Nasir.

3. Mengapa harus dilakukan di Den Haag?

Dalam situs resminya, panitia pengadilan mengatakan, Den Haag dipilih sebagai lokasi pengadilan karena dianggap sebagai "simbol keadilan dan perdamaian internasional".

Mahkamah Pidana Internasional (International Court of Justice) memang bermarkas di Den Haag. 

Sejumlah tribunal khusus, seperti Tribunal Yugoslavia, pernah diselenggarakan di ibu kota Belanda itu.

Geneva sebelumnya sempat dipertimbangkan sebagai lokasi, tetapi  karena masalah logistik: biaya, akomodasi, dan kerumitan penyelenggaraan, panitia memutuskan sidang digelar di Belanda. Sebagian besar panitia penyelenggara pun memang warga Indonesia yang bermukim di Belanda.

Sejumlah pengguna media sosial mengkritik keputusan ini yang dianggap tidak tepat karena dianggap mengingatkan kembali "dosa penjajahan yang lebih besar".

Malik Yusuf mengatakan, "Pemerintah Belanda (yang) harus kita gugat karena Belanda telah melakukan pelanggaran HAM terhadap bangsa Indonesia selama 350 tahun!!"

"Terus... kapan Belanda disidang?" tanya yang lainnya.

"Sidang ini sebenarnya penting sekali untuk rekonsiliasi, tapi sayangnya kok di Den Haag, Belanda, yang notabene kerajaan yang distigma oleh rakyat Indonesia. Mana didengerin. Mestinya diadakan di Indonesia juga atau di negara yang posisinya lebih netral secara politik," kata Sano Wasi Wisrawa Yoga di akun Facebook BBC Indonesia.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kearifan Pilar Singa Ashoka

Kearifan Pilar Singa Ashoka

Internasional
Refleksi 12 Tahun Serangan Penembakan Brutal Mumbai

Refleksi 12 Tahun Serangan Penembakan Brutal Mumbai

Internasional
Amerika Meniru Indonesia?

Amerika Meniru Indonesia?

Internasional
Ulang Tahun Selebgram Ini Berujung Petaka, 3 Orang Tewas Termasuk Suaminya

Ulang Tahun Selebgram Ini Berujung Petaka, 3 Orang Tewas Termasuk Suaminya

Internasional
Takut Terkena Virus Corona, Seorang Pria Kurung Istrinya di Kamar Mandi

Takut Terkena Virus Corona, Seorang Pria Kurung Istrinya di Kamar Mandi

Internasional
Korea Utara Umumkan Uji Coba 'Artileri Laras Jauh'

Korea Utara Umumkan Uji Coba "Artileri Laras Jauh"

Internasional
Erupsi Gunung Merapi Jadi Perhatian Media Internasional

Erupsi Gunung Merapi Jadi Perhatian Media Internasional

Internasional
Anggotanya Tularkan Virus Corona, Pemimpin Sekte Sesat di Korsel Ini Berlutut Minta Maaf

Anggotanya Tularkan Virus Corona, Pemimpin Sekte Sesat di Korsel Ini Berlutut Minta Maaf

Internasional
Mahathir Salahkan Anwar Ibrahim atas Krisis Politik Malaysia: Dia Terobsesi Jadi PM

Mahathir Salahkan Anwar Ibrahim atas Krisis Politik Malaysia: Dia Terobsesi Jadi PM

Internasional
Kerusuhan India: Upaya Menentang UU Kewarganegaraan Kontroversial yang Tewaskan 42 Orang

Kerusuhan India: Upaya Menentang UU Kewarganegaraan Kontroversial yang Tewaskan 42 Orang

Internasional
[KABAR DUNIA SEPEKAN] Bayi Cemberut Saat Dilahirkan | Mahathir Kecewa Dikhianati Muhyiddin

[KABAR DUNIA SEPEKAN] Bayi Cemberut Saat Dilahirkan | Mahathir Kecewa Dikhianati Muhyiddin

Internasional
Perubahan Wajah Afghanistan Selama 18 Tahun Diinvasi AS

Perubahan Wajah Afghanistan Selama 18 Tahun Diinvasi AS

Internasional
Momen Manis, Mahathir Mohamad Dapat Pelukan dari Sang Istri

Momen Manis, Mahathir Mohamad Dapat Pelukan dari Sang Istri

Internasional
Mengeluh soal Kehidupan, Pria Ini Meninggal Saat Siaran Langsung TV

Mengeluh soal Kehidupan, Pria Ini Meninggal Saat Siaran Langsung TV

Internasional
Virus Corona: Malaysia Tambah Empat Kasus, Armenia Umumkan Kasus Pertama

Virus Corona: Malaysia Tambah Empat Kasus, Armenia Umumkan Kasus Pertama

Internasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.