Media Dibatasi, Pemilu Turki Menuai Kritik

KOMPAS.com - Pengamat pemilu dari organisasi kerja sama Eropa mengkritik pemerintah Turki karena memperketat media menjelang pemungutan suara dalam pemilihan umum, Minggu (1/11/2015) lalu.

Ketua misi OSCE, Ignacio Sanchez Amor, mengakui bahwa warga Turki bisa memilih partai-partai politik alternatif.

Namun, dia menambahkan pengekangan kebebasan mengungkapkan pendapat telah membatasi akses para pemilih atas pendapat-pendapat yang berbeda.

Keprihatinan atas kebebasan media meningkat menjelang pemilihan umum setelah pekan lalu polisi menggerebek kantor dua stasiun TV di Ankara dan Istanbul yang kritis atas pemimpin Turki.

Kubu pemerintah, Partai Keadilan dan Pembangunan, AKP, meraih sekitar 50 persen suara yang berarti menguasai mayoritas kursi di parlemen.

Kemenangan AKP ini dilihat sebagai kemenangan pribadi atas Presiden Recep Tayyip Erdogan dan pesannya tentang stabilitas. Apalago, kemenangan ini menyusul kekerasan selama beberapa pekan dengan kelompok militan Kurdi.

Sementara Perdana Menteri, Ahmet Davutoglu, saat merayakan kemenangan partainya menegaskan pemerintah akan membangun kembali Turki bersama semua elemen masyarakat lain.

"Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Kita akan membangun kembali Turki yang baru bersama semua elemen rakyat," ujarnya.

Presiden Erdogan meminta pemilihan umum yang kedua pada tahun ini setelah AKP pada bulan Juni kehilangan mayoritas di parlemen--dan gagal membentuk pemerintahan koalisi--untuk pertama kalinya dalam waktu 13 tahun.