Kompas.com - 04/08/2015, 23:24 WIB
EditorErvan Hardoko

CANBERRA, KOMPAS.com - Generasi muda suku Aborigin menganggap dipenjara merupakan jalan hidup yang tepat. Mereka sering melakukan pelanggaran hukum berat agar bisa mendapatkan cukup makan dan tidur di penjara. Kondisi ini membuat pemerintah dinilai gagal mengurangi tingkat penahanan warga pribumi.

Komite Referensi Keuangan dan Administrasi Publik saat ini tengah menjalankan penyelidikan mengenai pengalaman warga Aborigin dan warga pulau Torres Strait mengenai layanan penegakan hukum dan keadilan di Australia.

Ketua Mahkamah Agung Australia Barat, Wayne Martin dalam sidang komite di Perth mengatakan dalam beberapa kasus, anak-anak Aborigin berumur 10 tahun sengaja melakukan kejahatan serius karena mereka lebih suka menghabiskan waktu di dalam penjara ketimbang di rumah.
 
"Saya sering sekali mendengar pengakuan semacam itu ketika mengunjungi komunitas di daerah,” kata Hakim Agung Martin dalam sidang komite.
 
"Anak-anak secara sengaja meningkatkan pelanggaran hukum yang mereka lakukan hanya untuk memastikan mereka akan dibawa ke rumah tahanan sehingga mereka akan mendapat makan dengan baik dan punya tempat yang aman untuk tidur,” tambah Martin.
 
“Ini sangat tragis. Tapi itu terjadi di negara bagian yang sangat kaya di mana seharusnya mereka merawat anak-anaknya sedikit lebih baik dari kita,” lanjut dia.
 
Martin mengatakan dirinya khawatir mengenai kurangnya layanan penerjemah bagi warga Aborigin, Khususnya di wilayah regional. Dia menduga sejumlah putusan pengadilan secara teknis bermasalah karena terdakwa tidak mengerti apa yang dikatakan didalam persidangan mereka.
 
"Agar proses pidana menjadi adil, orang yang menjadi subjek dalam proses itu harus memahami apa yang terjadi," kata Martin.
 
"Mereka tidak mengerti apa yang terjadi jika proses persidangan itu dilakukan dengan menggunakan bahasa yang mereka tidak pahami," tambah dia.
 
"Karena kesulitan logistik dan sumber daya dalam menyediakan penterjemah begitu besar di negara bagian ini, jadi jumlah penterjemah yang ada sangat tidak memadai. (Akibatnya) secara hukum, proses yang dilakukan tidak sah," ujarnya.
 
Sebelumnya, Tammy Solonec dari Amnesti Internasional mengatakan kepada komite jika aturan sanksi hukum yang ada kurang beragam sehingga pemenjaraan seringkali menjadi satu-satunya pilihan sanksi hukum yang dijatuhkan kepada warga Aborigin.
 
Dia juga mengatakan syarat jaminan bebas bersyarat bagi warga Aborigin yang melakukan pelanggaran hukum sering kali juga dibatasi. Komite Senat akan merilis laporan mereka mengenai penyelidikan ini pada akhir bulan November.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.