Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diklaim Terima Dana 700 Juta Dollar AS, PM Malaysia Berencana Gugat "WSJ"

Kompas.com - 07/07/2015, 10:12 WIB
Kontributor Singapura, Ericssen

Penulis

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com — Perdana Menteri Malaysia Najib Razak berencana menggugat harian The Wall Street Journal (WSJ) karena telah memublikasikan adanya aliran dana bernilai ratusan juta dollar AS dari perusahaan investasi milik negara, 1Malaysia Development Bhd (1MDB), ke rekening bank pribadi milik Najib. Harian itu melaporkan bahwa dana hampir 700 juta dollar AS itu dipindahkan ke institusi pemerintah, sejumlah bank, dan perusahaan sebelum berakhir di rekening bank Najib.

"Jika saya ingin mencuri uang tersebut, pastinya saya tidak akan meletakkannya di rekening Bank Malaysia. Sebagai perdana menteri, saya tidak akan pernah mengkhianati rakyat Malaysia, bersikaplah tenang, kebenaran akan terungkap," tutur Najib, Senin (6/7/2015).

Najib menambahkan, dia sedang berdiskusi dengan pengacaranya dan akan mengambil tindakan apakah dia akan menggugat WSJ atas tuduhan "jahat" itu dalam beberapa hari ke depan.

Perdana Menteri yang sudah berkuasa sejak tahun 2009 itu menghadapi badai politik terbesar yang berpotensi mengakhiri enam tahun kekuasaannya. Tekanan juga semakin meningkat setelah kantor Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima dokumen yang menyebut rekening Perdana Menteri menerima aliran uang tersebut.

"Saya telah memeriksa dengan detail seluruh dokumen dan meminta satgas khusus untuk segera mengambil tindakan lebih lanjut," kata Jaksa Agung Abdul Gani. Abdul menyatakan, politisi berusia 61 tahun itu juga harus mewaspadai duri dalam daging yang dapat membahayakan pemerintahannya sewaktu-waktu.

Duri yang dimaksud adalah Deputi Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang disebut-sebut berpotensi menantang posisi Najib sebagai presiden partai berkuasa UMNO dan perdana menteri. Muhyiddin menyerukan agar aparat hukum segera melakukan investigasi menyeluruh. Dia mengatakan, tuduhan itu sangat serius karena menyangkut kredibilitas dan integritas Najib sebagai kepala pemerintahan.

Sementara itu, dua partai oposisi, yaitu Partai Aksi Demokrat (DAP) dan Partai Keadilan Rakyat (PKR), mendesak parlemen menggelar sesi rapat darurat untuk membahas skandal tersebut. Beberapa pihak juga mendesak agar Najib dinonaktifkan terlebih dahulu hingga investigasi selesai.

Adapun 1MDB diresmikan Najib pada tahun 2009. Dia kini masih menjabat sebagai ketua dewan pembina perusahaan itu. Sejumlah kalangan mengkritik cara perusahaan itu yang tidak transparan dalam bisnisnya. Perusahaan itu tengah diguncang utang sebesar 11 miliar dolar AS, yang membebani mata uang ringgit di tengah tudingan adanya salah urus dan transaksi luar negeri yang tak jelas.

Sejumlah pengkritik, termasuk mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, menyerukan investigasi pidana. Mahathir sendiri terus melancarkan gerakan untuk menggulingkan mantan "anak asuh politiknya" itu dan mendesak Najib segera mengundurkan diri. Najib dan 1MDB bersikukuh mereka tidak melakukan tindak pidana apa pun. Dia mengecam Mahathir sedang berkonspirasi dengan pihak internasional untuk menjatuhkannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com