Senat AS Setujui UU Kebebasan untuk Beri Wewenang Penyadapan

WASHINGTON, KOMPAS.com - Senat Amerika Serikat memutuskan untuk memberi izin kepada pemerintah dalam melakukan kembali pengawasan atas data percakapan telepon. Namun, kini disertai pembatasan baru.

Aturan ini dibahas dalam Undang-Undang Kebebasan AS, yang memperluas wewenang pemerintah untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar. UU Kebebasan itu menggantikan UU Patriot yang habis masa berlakunya pada Minggu (31/5/2015) tengah malam.

Pada hari itu Senat AS sudah bersidang, namun gagal memperpanjang UU Patriot yang memberikan wewenang kepada Badan Keamanan Nasional, NSA, untuk terus mengumpulkan data percakapan telepon.

Ada pun UU Kebebasan, yang dilihat sebagai sebuah kompromi, sudah mendapat dukungan dari Presiden Barack Obama yang melihatnya diperlukan untuk menghadapi ancaman terorisme.

Setelah lolos di Senat dengan suara 67 melawan 32, undang-undang akan diserahkan kepada Presiden Obama untuk ditandatangani.

Laporan media menyebutkan, dengan program baru ini maka data percakapan disimpan oleh perusahaan telepon. Namun, data itu bisa diminta pemerintah berdasarkan surat perintah.

Penyadapan percakapan telepon oleh NSA diungkap pertama kali oleh Edward Snowden, mantan kontraktor NSA. Kini Snowden berada di Rusia karena diburu pihak berwenang AS.