Upaya Kudeta di Burundi Gagal Total

BUJUMBURA, KOMPAS.com - Upaya sebagian perwira militer Burundi melakukan kudeta gagal total dan Presiden Pierre Nkurunziza, Jumat (15/5/2015), mengatakan sudah kembali ke negaranya sehari setelah upaya kudeta.

Dalam pesan lewat akun Twitter kepresidenan Burundi, Nkurunziza menulis, "Saya berterima kasih kepada tentara dan polisi atas patriotisme mereka. Selain itu, saya berterima kasih kepada warga Burundi atas kesabaran mereka."

Kudeta dipimpin Mayor Jenderal Godefroid Niyombare, mantan sekutu presiden, pada Rabu (13/5/2015) ketika Nkurunziza berada di Tanzania guna menghadiri pertemuan mengenai krisis pemilu di Burundi.

Jenderal Niyombare belum mengeluarkan pernyataan. Namun pada Kamis, salah seorang rekan Niyombare, Jenderal Cyrille Ndayirukiye, mengatakan pemberontakan itu gagal.

"Kami menghadapi pasukan militer kuat yang mendukung sistem yang berkuasa," katanya sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

Wartawan BBC di Burundi, Maud Jullien, mengatakan tentara dan polisi loyalis presiden telah menguasai bandara dan jalan-jalan utama Bujumbura, ibu kota da kota terbesar di Burundi. Tanda-tanda pertempuran sengit juga terlihat di kota itu.

Panglima angkatan bersenjata Burundi, Jenderal Prime Niyongabe, mengatakan bahwa jumlah prajurit yang mendukung kudeta berkurang.

"Kami sudah mengambil kendali titik-titik penting di negara ini. Burundi adalah negara demokrasi. Militer tidak ikut campur urusan politik. Kami diharuskan mematuhi konstitusi," ujarnya.

Sebelumnya, terjadi bentrokan sengit kota itu, khususnya di kantor stasiun radio pemerintah RTNB. Dua stasiun radio swasta lainnya telah tutup. Radio terpopuler di negeri itu, Radio Publique Africaine, dibakar setelah menyiarkan pengumuman kudeta.

Ketegangan di Burundi berawal pada 26 April ketika Nkurunziza mengumumkan ingin kembali mencalonkan diri sebagai presiden untuk ketiga kalinya. Pergolakan Burundi dimulai ketika presiden yang berumur 51 tahun itu mengumumkan pencalonan dirinya untuk pemilu bulan Juni.

Kubu oposisi mengatakan hal itu menentang konstitusi yang secara jelas menyebutkan presiden hanya dapat menjabat dua periode. Nkurunziza mengatakan dirinya bisa menjabat untuk ketiga kalinya karena masa jabatan pertamanya diberikan parlemen pada tahun 2005 dan bukan merupakan hasil pemilu.

Awal bulan ini, mahkamah konstitusi Burundi mengesahkan penafsiran Nkurunziza. Lebih dari 20 orang tewas dan puluhan ribu warga Burundi melarikan diri ke negara-negara tetangga sejak kerusuhan mulai.