Ketika Jalur Sutra Bertemu Poros Maritim

Kini AIIB tengah menyelesaikan rincian kerja sama yang akan menjadi acuan bagi negara-negara Asia yang jelas lebih tertarik dengan bank yang lebih memihak kepentingan Asia itu. Sikap Tiongkok yang lebih memihak negara-negara berkembang bakal menggoyang dominasi IMF dan World Bank.

Dibandingkan konsep Barat, Trans Pacific Partnership (FPP) –yang diusung AS–yang tidak melibatkan diri dalam membangun infrastruktur baru dan lebih difokuskan pada kerja sama antara negara-negara yang memang infrastruktur lautnya sudah cukup kuat, konsep Tiongkok lebih menarik sebab menawarkan pembangunan infrastruktur baru.

Melibatkan media

Sadar bahwa konsepnya menarik bagi kepentingan banyak negara ditambah dengan dukungan finansial memadai, Beijing memperluas mimpi Presiden Xi menjadi mimpinya Asia Pasifik. Tiongkok tidak hanya melakukan pendekatan antar pemerintahan, tapi juga menjadikan masyarakat seluruh negara sebagai sasaran konsep besarnya. Beijing ingin konsepnya didukung seluruh warga Asia Pasifik, bahkan termasuk warga dari negara yang pemerintahnya tidak sejalan dengan Beijing. Maka jadilah media massa sebagai sasaran strategis.

Itu sebabnya, akhir Desember Peoples Daily, surat kabar terbesar corong Beijing mengundang 48 wartawan dari berbagai media dari ASEAN plus 3 serta negara-negara tetangga seperti India, Banglades, dan Sri Lanka, berkumpul di Beijing untuk berdialog. Kecuali Kompas yang media swasta, hampir seluruh media yang diundang adalah milik pemerintah.

Seperti bisa diduga, dalam forum antarmedia itu, yang muncul adalah dukungan media terhadap gagasan Jalur Sutra Maritim Abad 21. Utusan dari media Jepang dan Korea, juga menyatakan dukungan penuh dan komitmen untuk melakukan sosialisasi melalui pemberitaan mereka. Beberapa utusan media dari India, Pakistan, Banglades, Laos, Thailand, dan Malaysia, meminta Tiongkok memelopori program pertukaran wartawan dan pertukaran informasi untuk mempromosikan kerja sama inklusif saling menguntungkan masyarakat dan pemerintah. Media dari Filipina secara khusus malah meminta agar dimasukkan dalam kerangka kerja sama Jalur Sutra Maritim, walaupun sebenarnya wilayah Filipina tidak masuk dalam rute jalur sutra.

Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok Soegeng Rahardjo menyatakan Indonesia mendukung dan siap bekerja sama mengembangkan Jalur Sutra Maritim Abad 21, bukan hanya karena sejalan dengan konsep Jokowi, tapi juga karena secara strategis pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan ASEAN, Asia Tengah, Eropa bahkan sampai ke Afrika, merupakan kebutuhan semua negara.

Namun apakah tawaran kerja sama pembangunan infrastruktur menguntungkan Indonesia? Ini masih menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi akan mempercepat upaya Jokowi mewujudkan poros maritim. Di sisi lain, ada kekhawatiran dampak negatif yang mungkin timbul. Sebab sasaran strategis poros maritim Jokowi lebih didasarkan pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur pelabuhan maupun jalur armada angkut.

Sementara Tiongkok dicurigai punya sasaran penguasaan geopolitik wilayah di jalur Laut Tiongkok Selatan. Artinya, Presiden Jokowi harus hati-hati merumuskan klausul kerja sama agar Tiongkok tidak mendominasi pemilikan infrastruktur poros maritim Indonesia. (Nugroho F Yudho)