Akankah Hongkong Meredup Pasca-Revolusi Payung?

Namun, sejumlah analis menilai, meski membangkang, Hongkong masih menjadi "Angsa Emas" bagi Beijing sehingga sulit untuk diabaikan dan disisihkan walaupun Shanghai kini dipersiapkan menjadi ibu kota finansial China.

"Karena Hongkong kini membangkang terhadap pemerintah pusat di Beijing, maka Hongkong bisa dianggap sebagai rekan yang tak bisa diandalkan lagi," kata Francis Lun, seorang analis finansial dan CEO Geo Securities, Hongkong.

"Kondisi ini akan memuncak seiring dengan tren bahwa Shanghai suatu hari akan menggantikan Hongkong sebagai ibu kota finansial China. Jika arus sudah berbalik maka situasinya akan sulit diubah dan ini bisa terjadi dalam waktu singkat," tambah Francis.

Namun, sejumlah analis lain menilai dalam jangka pendek pemerintah Beijing belum akan "menyingkirkan" Hongkong. Jika itu terjadi maka Beijing sama dengan melakukan bunuh diri karena selama ini pemerintah pusat selalu menekankan bahwa Hongkong adalah bagian dari China.

Pakar ekonomi dari Capital Economist, Julian Evans-Pritchard, mengatakan menghukum Hongkong secara ekonomi justru akan semakin mempersulit pemerintah Beijing.

"Sangat jelas, Beijing tak suka dengan unjuk rasa ini, tetapi Beijing masih menggunakan Hongkong sebagai model reformasi ekonomi di China daratan," ujar Julian.

"Sehingga, saya pikir Beijing tidak akan menyingkirkan Hongkong. Sangat bodoh jika hal itu dilakukan pemerintah," tambah Julian.

Inggris mengembalikan Hongkong ke pemerintah China pada 1997. Sejak saat itu Hongkong menjadi wilayah China, tetapi memiliki sistem pemerintahan dan hukum sendiri. Warga Hongkong juga menikmati kebebasan dan hak-hak sipil yang tak diperoleh warga China daratan.

Meski demikian, unjuk rasa yang terjadi sedikit banyak dipicu meningkatnya ketimpangan dan biaya hidup ditambah kemarahan warga terkait hubungan baik antara pemerintah kota dan para elite finansial yang memicu kekecewaan di kalangan pemuda.