Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 29/09/2014, 22:23 WIB
EditorErvan Hardoko
HONGKONG, KOMPAS.com -  Para pelajar Hongkong mengerjakan pekerjaan rumah mereka di jalanan kota di saat mereka melanjutkan aksi menduduki pusat kota menuntut reformasi demokrasi.

Para pelajar Hongkong memulai "ketidaktaatan" massal ini sejak Jumat (26/9/2014), dengan aksi duduk untuk menguasai lapangan Tamar yang juga dikenal sebagai Lapangan Warga Negara.

Gerakan "Occupy Central with Love and Peace" kemudian memicu aksi unjuk rasa besar pada Minggu (28/9/2014) pagi yang bertujuan untuk melumpuhkan kawasan pemerintahan kota dan memberikan tekanan kepada pemerintah Beijing.

Meski sempat terjadi bentrokan dengan polisi, namun secara umum situasi unjuk rasa masih damai dan terkendali. Setelah sebuah insiden perusakan mobil polisi, sebuah catatan berisi permintaan maaf ditempelkan di mobil polisi yang rusak itu.

"Maaf, saya tidak tahu siapa yang melakukan ini namun kami bukan kelompok anarkis, kami hanya menginginkan demokrasi," demikian isi catatan itu. Para sukarelawan terlihat menyebarkan makanan dan air bersih. Mereka juga membersihkan sampah bekas makanan yang berserakan.

Di kawasan pemerintahan kota, para pelajar mengumpulkan botol-botol plastik untuk digunakan sebagai kaca mata sebagai pelindung dari semprotan merica atau gas air mata.

Ribuan orang berkemah di kawasan distrik Admiralty sebagai upaya menentang keputusan pemerintah China yang memutuskan warga Hongkong tak bisa memilih sendiri pemimpin mereka pada 2017. Beijing hanya mengizinkan politisi yang didukung pemerintah berlaga dalam pemilihan umum itu.

Gerakan ini disebut "Revolusi Payung" karena pengunjuk rasa menggunakan payung untuk menangkal serangan gas air mata dan semprotan merica yang digunakan polisi.

Pemerintah Beijing sudah menyebut aksi warga itu sebagai aksi ilegal dan mendorong pemerintah Hongkong melakukan tindakan tegas terhadap para pengunjuk rasa yang dianggap menentang Partai Komunis yang berkuasa.

Inggris mengembalikan Hongkong kepada China pada 1997 dengan level otonomi dan kebebasan yang tak bisa dinikmati warga China daratan dalam sistem yang disebut "satu negara dua sistem".

Bulan lalu Beijing menolak keinginan warga Hongkong untuk memilih sendiri pemilih kota itu pada 2017. Beijing hanya memperbolehkan warga memilih calon pemimpin yang disetujui pemerintah pusat. Kepala Eksekutif Hongkong dipilih 1.200 anggota komite dan harus disetujui pemerintah pusat China.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke